unescoworldheritagesites.com

Mi6 Gelar Roadshow di Pulau Sumbawa, Petakan Isu Strategis Pedagang Kaki Lima - News

Direktur Lembaga Sosial Politik Mi6 NTB Bambang Mei Finarwanto dan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKL NTB Abdul Majid

: Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 kembali menggelar Roadshow Pemetaan Isu Strategis Pilkada di lima kabupaten/kota di Pulau Sumbawa. Kali ini, pemetaan tersebut akan menghimpun isu strategis dari para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang bermukim di pulau yang kaya dengan mineral tambang itu.


”Pedagang Kaki Lima adalah urat nadi ekonomi. Mereka menyuntikkan kehidupan ke dalam perekonomian daerah kita dengan menciptakan lapangan kerja dan menyediakan barang-barang terjangkau bagi masyarakat. Suara mereka penting dan sudah sepantasnya didengar," kata Direktur Mi6 Bambang Mei Finarwanto di Mataram, Sabtu (22/6/2024).


Analis politik kawakan Bumi Gora yang karib disapa Didu ini mengungkapkan, roadshow tersebut akan mengundang dan melibatkan para pedagang kaki lima di Kabupaten Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, Bima, dan Kota Bima.

 

Baca Juga: Sejumlah Pihak Minta Pemprov DKI Tertibkan PKL Penyerobot Trotoar dan Pengendara Motor Lawan Arah


Roadshow akan berlangsung sepanjang 23-26 Juni 2024. Rencananya, pada hari pertama, roadshow akan melibatkan PKL dari Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa. Kemudian disusul roadshow yang melibatkan PKL dari Kabupaten Dompu, dan di hari terakhir roadshow akan melibatkan PKL dari Kabupaten Bima dan Kota Bima.

 

Baca Juga: Banyak Kandidat Perempuan Bertarung di Pilkada, Mi6: Cermin Komitmen Masyarakat NTB terhadap Kesetaraan


Roadshow ini merupakan episode kedua, setelah pada akhir Mei lalu, Mi6 juga telah melakukan pemetaan isu strategis serupa, yang menyasar dan melibatkan para jurnalis dan pekerja media dari seluruh Pulau Sumbawa.

 

Baca Juga: Akhir Pekan, Mi6 Road Show Mapping Isu Strategis, Kampanye Media bersama Tokoh dan Jurnalis Pulau Sumbawa


Didu menjelaskan, PKL adalah bagian integral dari perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat Bumi Gora. Sayangnya, mereka selama ini acap diabaikan atau dipinggirkan dalam perencanaan kebijakan publik. Padahal, mendengarkan dan melibatkan PKL dalam proses perumusan kebijakan adalah kunci untuk menciptakan daerah yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.


"Pedagang kaki lima itu pelaku ekonomi yang tak terhitung nilai kontribusinya. Mereka itu sesungguhnya wirausahawan tangguh yang memastikan roda ekonomi terus berputar meski dalam keterbatasan," ucap Didu.


Saat ini kata Didu, di seluruh Indonesia, PKL menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang dan sering kali menjadi tulang punggung ekonomi informal. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, sektor informal, termasuk PKL, berkontribusi sekitar 60% dari PDB nasional dan menciptakan lebih dari 97% lapangan kerja.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat