: Indonesia dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) cq Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Laut (Hubla) mengadakan pertemuan di Markas Besar IMO London untuk membahas kerja sama antara Indonesia dan Jepang di bidang Transportasi Laut.
Rapat yang dipimpin Dirjen Hubla Capt Antoni Arif Priadi, menghasilkan sejumlah kesepakatan dan rencana kerja yang sama yang positif.
Antoni mengungkapkan satu poin utama yang dibahas adalah terkait dukungan pemerintah Jepang terhadap pencalonan Indonesia pada keanggotaan dewan IMO kategori C tahun 2024-2025.
“Kami menyampaikan terima kasih atas dukungan ini, sambil menyampaikan selamat kepada Jepang yang juga terpilih kembali pada anggota dewan IMO kategori A tahun 2024-2025,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Indonesia menyampaikan keinginan untuk meningkatkan kerjasama di bidang sumber daya manusia (SDM), khususnya terkait penerimaan tenaga pelaut Indonesia di kapal-kapal berbendera Jepang.
“Selain itu, Indonesia juga menawarkan kerjasama riset dan pelatihan dalam pengembangan dan penerapan Maritime Autonomous Surface Ships (MASS),” ungkapnya.
Pertemuan juga mencakup diskusi mengenai Green Shipping dan Decarbonisasi. Indonesia membutuhkan bantuan Jepang dalam uji coba penggunaan biofuel pada mesin-mesin buatan Jepang, seperti Akasaka dan Yanmar.
“Kami menawarkan adanya Penelitian dan pelatihan Kerjasama dalam pengembangan dan penerapan Green Shipping. Dan bersedia menerima hibah kapal atau teknologi Jepang yang telah menggunakan teknologi ramah lingkungan termasuk menerima untuk transfer teknologinya,” tutur Antoni.
Tanggapan pemerintah Jepang dalam hal ini Director Ocean Development and Environment Policy Division Maritime Bureau MLIT, Imai Shin, menyampaikan berbagai hal terkait kebutuhan Jepang akan tenaga pelaut, pengembangan teknologi MASS, dan kajian terkait penggunaan bahan bakar ramah lingkungan.
Imai Shin mengungkapkan bahwa saat ini Jepang memang membutuhkan banyak tenaga pelaut untuk mengoperasikan kapal domestik Jepang namun SDM yang dimiliki Jepang saat ini tidak mencukupi sehingga direncanakan akan menerima pelaut asing pada kapal-kapal berbendera Jepang yang beroperasi di domestik.
Baca Juga: Indonesia-Jepang Teken MoC Bidang Ketenagakerjaan
Terkait hal ini pemerintah Jepang masih akan melakukan pengaturan internal kapal karena mekanisme saat ini yang berlaku domestik Jepang harus diawaki pelaut berkewarganegaraan Jepang.