: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengajak para anggota Network of Asia River Basin Organization (Narbo)/Organisasi Pengelola Daerah Aliran Sungai (DAS) se-Asia untuk menguatkan kerja sama bidang Sumber Daya Air (SDA), khususnya dalam menghadapi tantangan masalah air yang ditimbulkan oleh Fenomena La Nina dan mitigasi bencana kekeringan akibat El Nino. Diskusi dalam memecahkan masalah keairan di Asia tersebut dimatangkan dalam forum Webinar Narbo dengan tema Peran Infrastruktur Sumber Daya Air untuk Mitigasi Bencana, Rabu (1/3/2023).
Pada kesempatan tersebut, Basuki berbagi pengalaman bagaimana Indonesia melalui Kementerian PUPR melakukan upaya mitigasi dalam menangani fenomena baru kondisi hidrologis dengan membangun bendungan. Pengelolaan bendungan yang tepat memiliki manfaat yang penting dalam mengendalikan banjir selama Fenomena La Nina di tahun 2022.
“Untuk mengantisipasi banjir, kami melepaskan 205 reservoir pada awal tahun 2022. Sehingga, total kapasitas air naik menjadi 4,7 miliar meter kubik yang dilepaskan dari bendungan-bendungan tersebut. Strategi ini terbukti mampu memitigasi risiko banjir yang terjadi selama tahun 2022,” kata Basuki.
Baca Juga: Indra Widjaja Resmi Dikontrak Jadi Pelatih Tunggal Putri
Selain itu, kehadiran bendungan juga memiliki peran penting dalam mengelola air untuk mengantisipasi fenomena kekeringan akibat El Nino pada tahun ini. Menteri Basuki mengatakan, Kementerian PUPR terus memonitor ketersediaan air secara intensif serta memantau dan mengelola distribusi air. “Kami juga menerapkan pola operasi reservoir dengan memperhatikan pola tanam musiman sehingga akan cukup untuk mencapai musim tanam pertama,” kata Basuki.
Menurut Basuki, acara webinar ini dapat menjadi kesempatan yang baik untuk memperkuat hubungan dalam mengelola sumber daya air, meningkatkan profesionalisme, berbagi pengalaman, dan mengadopsi teknologi terbaik dalam tata kelola air. Menteri Basuki juga mengajak para anggota Narbo untuk hadir bersama 30.000 stakeholders di bidang air dari seluruh dunia untuk berbagi pengalaman dan inovasi dalam acara World Water Forum (WWF) ke-10 tahun 2024 di Bali.
Sebagai salah satu kementerian yang mendapatkan peran langsung dalam mengawal pertemuan terkait air terbesar di dunia tersebut, Kementerian PUPR mendorong 6 topik penting terkait tata kelola air yang akan dibahas dalam WWF ke-10. Pertama, air untuk manusia dan alam (relasi human and nature). Angka pertumbuhan dan perkembangan penduduk mengakibatkan perubahan alam dan kondisi lingkungan yang mempengaruhi sumber daya air.
Baca Juga: Bandara Rokot Diharapkan Dapat Didarati Pesawat Komersil dan Hercules
Kedua, ketahanan dan kesejahteraan air (water security and prosperity), yakni perubahan kuantitas dan kualitas air juga dapat mempengaruhi ketahanan pangan dan energi seperti ketersediaan air bersih dan sanitasi. Indonesia ingin mendorong negara-negara anggota untuk bersama-sama menjaga ketahanan air, ketahanan pangan hingga menjamin air bersih yang cukup serta menjaga sanitasi yang layak.
“Ketiga, pengurangan risiko bencana dan manajemen (disaster risk reduction and management). Tantangan global saat ini yang terkait dengan air dan berdampak secara langsung pada masyarakat adalah bencana alam, berupa banjir dan kekeringan,” kata Basuki.
Keempat, kerja sama dan hidro-diplomasi (cooperation and hydro diplomacy). Pada pembahasan hubungan internasional yang melibatkan air sebagai instrument diplomasi ini terdapat beberapa topik diskusi, yakni dialog dan kerja sama lintas sektoral, kolaborasi yang adil dan inklusif berdasarkan konsensus.
Selanjutnya kerja sama air yang inklusif lintas batas berdasarkan Hukum Air Internasional yang berlaku, komunikasi antar pemangku kepentingan atau stakeholder, pemanfaatan air yang adil, wajar, dan tidak menyebabkan kerugian kepada salah satu pihak serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, dan transparansi serta integritas.
Kelima, terkait pembiayaan yang inovatif dalam pengelolaan air (water and innovative finance). Saat ini masih terdapat berbagai kendala pada kapasitas pembiayaan fiskal dalam pasokan air. “Mengendalikan potensi risiko bencana hidrometeorologi adalah tantangan bagi seluruh pemerintah, kita harus menemukan jalan keluar melalui inovasi pembiayaan,” kata Basuki.