: Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tentang pembangunan Food Estate di Desa Tewai Baru, Gunung Mas - Kalimantan Tengah yang saat ini dalam proses terealisasi sebesar 600 hektar dan dikatakan sebagai Proyek Kejahatan Lingkungan dengan membabat hutan adalah tidak berdasar.
Apalagi dikatakan seolah olah semua hutan di Indonesia terbabat habis. Hal ini diungkapkan Pakar Kebijakan Publik, Ir. Bambang Haryo Soekartono menyikapi tudingan statement Hasto Kristiyanto di sejumlah media massa.
BHS sapaan akrab Bambang Haryo Soekartono mengatakan jika kita semua tahu, jumlah luas hutan di Indonesia ada 125,8 juta hektar. Berarti jumlah luasan yang akan difungsikan sebagai lahan yang diusahakan untuk ketahanan pangan sebesar 600 hektar tersebut relatif sangat kecil bila dibanding dengan luasan hutan yang ada di Kalimantan tengah sebesar 10,3 juta hektar, apalagi dibanding luas hutan seluruh Indonesia seluas 125,8 juta hektar.
"Rupanya Pak Hasto lupa, bahwa hutan yang sudah dibabat untuk kelapa sawit di Indonesia ada sekitar 15 juta hektar, dan hutan yang sempat rusak terbakar di tahun 2015 sebesar 2,61 juta hektar. Demikian juga hutan produktif yang digunakan untuk kepentingan penambangan batu bara di Indonesia dengan produksi penambagan sebesar 687 juta ton pertahun, jadi sudah berapa ratus ribu atau juta hektar hutan yang dibabat akibat penambangan batu bara tersebut," ungkap Anggota DPR-RI Periode 2014-2019 ini kepada Media, Rabu (16/8/2023).
Baca Juga: Program Food Estate Milik Anak Bangsa, Jangan Dijadikan Bahan Politik Menjelang Pilpres 2024
BHS yang juga menjabat sebagai Penasehat Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HSNI) Jawa Timur ini melanjutkan jika kerusakan - kerusakan hutan hingga puluhan juta hektar tersebut, tidak ada satupun statement dari Pak Hasto yang keluar pada saat itu, lalu kemana aja Pak Hasto pada waktu itu?
"Hal ini sangat ironis dan terkesan pencitraan. Kenapa program ketahanan pangan yang diusahakan oleh Pak Jokowi dengan penanggung jawab Kementerian Pertanian sebagai leading sector dan Kemenhan RI membantu utama untuk mensukseskan program ketahanan pangan di lahan singkong sebesar 600 hektar sudah dikritisi keras oleh Pak Hasto itu," tanya BHS.
Baca Juga: Tuduhan Food Estate Program Gagal Tidak Mendasar, DPP Prawiro Angkat Bicara
Ketua Harian Masyarakat Transportasi (MTI) Jawa Timur ini menambahkan, jika seharusnya kita tahu, untuk membuka lahan baru butuh suatu proses menyeimbangkan kondisi hara tanah dengan melakukan pengolahan - pengolahan tanah agar tanah tersebut dapat di manfaatkan sebagai lahan produksi pertanian (lahan hijau).
"Beberapa contoh food estate yang sudah berhasil misalnya di Papua daerah Kerom dengan luas 10 hektar menghasilkan jagung raksasa dan sudah di ekspor, Timika menghasilkan sagu yang merupakan lahan sagu terluas di dunia sebesar 4,7 juta hektar yang perhektarnya menghasilkan 40 ton sagu, bahkan sebagian di ekspor dan sebagian lagi di konsumsi sebagai makanan pokok masyarakat Papua, dan Marauke menghasilkan beras yang di konsumsi sebagian oleh negara Papua Nugini dan sebagian lagi di konsumsi oleh masyarakat di Papua," papar Bambang Haryo.
"Disini jelas bahwa food estate diharapkan bisa mengatasi krisis pangan yang saat ini sering dikhawatirkan oleh Pemerintah, terutama yang sedang melanda di beberapa negara di dunia. Dan diharapkan juga semua wilayah Indonesia harus mempunyai lumbung - lumbung pangan, agar terjadi kemudahan dan pemerataan pangan di seluruh Indonesia," Pungkas Anggota Bidang Pengembangan Usaha dan Inovasi DPN HKTI ini.***