BANDUNG: Wilayah desa merupakan salah satu elemen yang vital dalam rencana pewujudan kemandirian ekonomi suatu daerah. Desa yang berdaya secara ekonomi akan mampu menjadi pondasi kuat bagi suatu daerah untuk dapat berkembang secara berkelanjutan.
Oleh karenanya, penyediaan fasilitas dan infrastruktur penunjang untuk membangun sumber daya desa yang mandiri dan berdaya perlu menjadi prioritas. Sebagai salah satu aktor penggerak dan pendorong laju perekonomian daerah, bank bjb saat ini hadir dengan sejumlah layanan yang berorientasi memajukan perekonomian masyarakat desa.
Salah satunya adalah mewujudkan berbagai bentuk pengembangan serta kolaborasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk kemajuan usaha. Mulai dari program digitalisasi transaksi, pembentukan BUMDes Mart, penyaluran kredit kemitraan, hingga inisiasi kerjasama antara BUMDes dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Di Kabupaten Cianjur misalnya. Daerah tersebut telah memiliki 300 desa yang membangun BUMDes, dari total 354 desa yang ada. Dari angka tersebut, sebanyak 40 BUMDes telah terdaftar sebagai mitra Payment Point Online Bank (PPOB) bank bjb.
PPOB adalah layanan pembayaran berbagai tagihan secara online dan real time selama 24 jam. Hal tersebut berfungsi mempermudah transaksi masyarakat sekaligus membuat proses rekonsiliasi data dan dana dengan pihak perbankan menjadi lebih cepat, akurat dan aman.
Selain mempermudah transaksi masyarakat, hal ini juga akan mampu mengoptimalkan pengelolaan sumber daya desa dan BUMDes yang nantinya akan berimbas pada pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Upaya implementasi teknologi digital untuk memudahkan transaksi masyarakat desa juga hadir lewat program “BUMDes NgaDigi Subang Jawara”. Tujuannya adalah menjadikan BUMDes sebagai agen digitalisasi melalui kehadiran fasilitas pembayaran digital nontunai di desa-desa. Masyarakat dapat melakukan transaksi mulai dari membayar PBB hingga keperluan wisata secara online.
Program tersebut dikerjasamakan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Subang dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Subang. BUMDes NgaDigi Subang Jawara diharapkan dapat menjadi jawaban optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain juga menjadi bagian dari infrastruktur Subang Smart City.
BUMDes Sebagai Konsultan Pajak
Selain BUMDes NgaDigi Subang Jawara , bank bjb juga menyelenggarakan bimbingan teknis (bimtek) kepada kepada pengurus BUMDes di Kabupaten Subang sebagai konsultan pajak masyarakat. Dalam kerjasama tersebut, BUMDes di Kabupaten Subang resmi menjadi salah satu channel pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) masyarakat Subang.
Dalam praktiknya, warga Subang sebagai wajib pajak bisa langsung melakukan pembayaran kepada BUMDes. Setelah melakukan pembayaran, wajib pajak akan mendapatkan bukti struk pembayaran. Struk tersebut memiliki status legalitas yang sama dengan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB. Tak hanya sebagai channel pembayaran, BUMDes juga dapat berperan sebagai pusat layanan konsultasi pajak masyarakat.
BUMDes Mart
Inovasi pengembangan BUMDes juga dilakukan dalam format BUMDes Mart. BUMDes yang terpilih untuk menjalankan program ini nantinya dapat menjual berbagai macam kebutuhan pokok masyarakat atau membangun lini bisnis lainnya.
Salah satunya seperti yang dilakukan BUMDes Pancur Jaya, Desa Jatipancur Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon. BUMDes tersebut menjual pisang yang merupakan usaha yang sedang dikembangkan oleh pihak desa serta menjalankan usaha cuci kendaraan.