JAKARTA: Pernyataan Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga yang menanggapi kritik pedas dari Komisaris Utama (Komut) Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dinilai tidak tepat. Termasuk klaimnya yang telah menuntaskan kasus-kasus besar seperti mega korupsi Jiwasraya dan Asabri.
Aktivis HAM yang juga praktisi hukum Haris Azhar berkata, Arya hanya melempar narasi yang bermain dalam kata-kata saja dan sebatas klaim. Faktanya, tidak ada bukti yang pasti bahwa kasus-kasus seperti Jiwasraya dan Asabri telah tuntas.
“Saya kok tidak pernah melihat. Mana dokumen terkonsolidasi yang memotret semua penyelesaian itu? Nggak ada. Apa buktinya? Itu masih ada penundaan bayar kepada nasabah, saya pikir itu banyak komplain dari pihak ketiga (korban),” kata Haris kepada wartawan di Jakarta, Selasa (30/11/2021).
Sebelumnya diberitakan, Komut Ahok sempat menyebut banyak kontrak-kontrak yang justru merugikan BUMN, termasuk Pertamina.
Menanggapi kritikan mantan Gubernur DKI ini, Arya mengatakan bahwa Ahok sebagai Komisaris Utama tidak boleh merasa sebagai Direktur Utama. Tidak bisa komut berasa Dirut. Lalu ia menyebut, Ahok itu tidak mengikuti perkembangan BUMN.
Arya bahkan mengklaim bahwa pihaknya sudah menangani banyak kasus. Sebagai bukti, ia menyebut kasus Jiwasraya dan Asabri telah dilaporkan, sampai pelakunya dipenjara seumur hidup dan belum pernah terjadi dalam sejarah.
Namun, klaim keberhasilan anak buah Menteri BUMN, Erick Thohir ini ditepis oleh Haris Azhar. faktanya kasus Jiwasraya ini menimbulkan sengkarut yang tak berujung.
"Nyatanya banyak pihak ketiga menjadi korban karena kehilangan haknya. Itu pun belum termasuk efek pada perusahaan-perusahaan lain yang terhubung dengan pelaku dalam kasus-kasus tersebut, yang sebenarnya tidak ada kaitannya secara hukum dengan kasus ini," tandasnya.
Terkait klaim kasus Jiwasraya dan Asabri itu, Haris mengatakan Arya terlihat tidak mengerti filosofi sebenarnya dari penegakan hukum dan pernyataan tersebut justru sangat melukai para korban dari pihak ketiga yang beritikad baik yang seharusnya dilindungi negara.
“Arya Sinulingga tidak mengerti filosofi penegakan hukum. Jadi menurut saya dia cuma cari efek kekejamannya saja. Saya mau bilang itu gaya-gaya politisi, bukan pejabat negara. Gaya politisi yang mengklaim keberhasilan, menurut saya ini tidak arif dan menyakiti para korban yang menabung atau telah menginvestasikan di Jiwasraya dan Asabri. Kenyataan yang terjadi, pihak ketiga justru mengalami kesulitan menikmati tabungan atau simpanan mereka,” ucap Haris menambahkan.
Menurut Haris, sudah banyak kerugian dialami pihak ketiga yang berurusan dengan BUMN. Dari kasus Jiwsraya dan Asabri, pemerintah dinilainya hanya sebatas ingin menegakan hukum belaka, namun tidak melihat efek panjangnya kepada para korban.
“Ada banyak pihak ketiga yang kehilangan haknya gara-gara pemerintah sekedar mau menegakkan hukum, tapi tidak ada perlindungan terhadap pihak ketiga,” tegas Haris.
Lebih lanjut, terkait kritik yang dilontarkan Ahok, Haris melihatnya tidak terkait dengan status komisaris maupun direktur utama. Ia berpendapat, pernyataan Ahok sebenarnya sudah tepat.
“Kritik Ahok dalam situasi ini, menurut saya bukan soal jabatan komisaris maupun dirut. Kalau Dirut Pertamina terjebak dan terkunci oleh Menteri BUMN, saya pikir itu tugasnya komisaris. Sudah benar apa yang Ahok bicarakan dan kritisi,” ujarnya.