JAKARTA: Kerap kali publik dihadirkan narasi banjir impor di berbagai media massa. Narasi muncul dari sebuah asosiasi baja indonesia ( IISIA) yang hampir semua anggotanya pengimpor bahan baku baja.
"Hal ini menjadi objek penelitian singkat kami berbasis data yang dimuat di berbagai media untuk melihat lebih dekat duduk persoalannya juga rasa keingintahuan mengapa hal ini sering terjadi,"ungkap Fernando Emas, Direktur Rumah Politik Indonesia, dalam keterangan tertulis yang diterima Minggu (6/2/2022).
Fernando menyampaikan dalam analisis politiknya setelah mempelajari data data impor baja yang berasal dari BPS yang disampaikan oleh Alumni Teknik UI , Cindar Hari Prabowo bahwa ada dua mekanisme impor baja pertama jalur tanpa Persetujuan Impor dari Dirjen Daglu Perdagangan (tanpa Lartas atau tanpa pengendalian) yang dengan jenis baja bahan baku berupa Slab, billet dan Ore Iron, angkanya sangat tinggi, data BPS tahun 2019, sebanyak 4,7 juta ton dan tahun 2021 sebanyak 5;22 juta ton atau meningkat 11 persen.
Menurut Fernando, hal ini menjadi bukti industri hulu baja carbon nasional sangat rentan karena harus impor, anehnya tambah Fernando, Asosiasi IISIA tidak teriak teriak ada banjir impor di sektor hulu ini padahal data BPS jelas jelas ada peningkatan dan jumlahnya ton bukan kg, tegas Fernando.
Fernando juga menyampaikan jalur kedua impor baja yang dikendalikan oleh Pemerintah dengan Persetujuan Impor dari Kementerian Perdagangan menunjukan tren menurun dari 2019 sebanyak 7,89 juta ton dan tahun 2021 sebanyak 6,35 juta ton atau turun 19 persen, Fernando membenarkan yang disampaikan pakar UI.
Menurut Fernando, dari kedua jalur impor tersebut namanya statistik ya dihitung total tidak parsial atau masing masing jalur, ketika totalnya naik tapi penyebabnya dari jalur kedua atau yang dikendalikan pemerintah yang namanya Asosiasi IISIA dengan sigap dan cepat membuat berbagai FGD dan broadcast di berbagai media, banjir impor, banjir impor, dan yang terbaru menggunakan data dari 2020 ke 2021, nama tahun 2020 semua orang tahu, itu tahun covid bukan jadi pembanding, sentil Fernando.
"Berangkat dari data diatas, penasaran untuk melihat siapa saja yang duduk di Anggota IISIA dan Ketuanya, ternyata infonya IISIA ex officio diduduki oleh Direksi Krakatau Sterl, langsung kami mencocokan data diatas ternyata memamg benar, Melati Sarmita yang juga Ketua Flat Product IISIA adalah Direktur Komersial KS, yang dengan semangat menyuarakan ada banjir Impor di RI seolah Pemerintah Jokowi tidak bisa mengendalikan, Asosiasi kok jadi oposisi Pemerintah, ini keanehan," tegas Fernando.
Fernando menyambung, mata rantai ini jelas dan semakin terbuka sebenarnya Asosiasi IISIA jadi tunggangan KS atas ketidak mampuan menghasilkan bahan baku baja karbon di Indonesia, ya terlepas dari masalah internal alat produksi yang ada di KS, yang jelas Asosiasi ini menjadi oposisi pemerintah dan harus dibubarkan atau diambil alih Pemerintah, pungkas Fernando.
Dilihat dari aspek politik, suara suara banjir impor ini menghilangkan fokus hilirisasi baja carbon di Indonesia, karena tidak mampu mengolah pasir besi yang ada di Indonesia, padahal harapan industri baja mendapatkan bahan baku dari dalam negeri besar tetapi ditempuh impor untuk menyelamatkan investasinya, kritik Fernando.
Kedepan, saya sarankan agar pemerintah membubarkan Asosiasi baja IISIA ini karena tempat kedok importir baja produsen menyalurkan kepentingannya sendiri tidak memikirkan bagaimana rakyat diberikan harga baja murah dari produksi dalam negeri, pungkas Fernando.***