: Sebagai pemegang kunci masalah harga dan distribusi minyak goreng, Kementerian Perdagangan didesak segera menata harga dan distribusi minyak goreng biar tidak semakin liar.
Desakan itu disampaikan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Ia menilai, Kementerian Perdagangan sebagai pemegang kunci, sehingga permasalahan minyak goreng harus bisa diurai secara cepat.
"Sangat penting Kementerian Perdagangan bergerak cepat, tidak boleh lambat lagi, dan harus terkendali betul. Leading sector-nya itu Kemendag, jadi dari tangan Kemendaglah masalah ini bisa cepat diurai" kata Ganjar di Semarang, Kamis (17/3/2022).
Baca Juga: Semua Pengungsi Aman! Banyumas Dan Kebumen Dikepung Banjir
Ia menjelaskan, dukungan Pemerintah Daerah kepada pemerintah pusat untuk mengendalikan distribusi dan harga minyak tidak pernah kurang. Persoalan minyak goreng ini sudah berlangsung lama sehingga kecepatan mengambil tindakan diperlukan. Sebab ini dapat memengaruhi perekonomian.
"Kita di daerah siap mendukung. Tapi karena pabriknya tidak di sini, sistem distribusinya kami hanya mengikuti dari keputusan pusat, termasuk seluruh kebijakan minyak goreng ada di sana. Maka Menteri Perdagangan harus segera ambil tindakan, jangan terlambat," katanya.
Persoalan minyak goreng ini tidak pernah luput dari pantauan Ganjar Pranowo. Selama ini ia terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat terkait hal itu. Bahkan saat mendampingi kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Surakarta beberapa waktu lalu, Ganjar sudah menyampaikan secara langsung dan mendapat respons bagus.
Baca Juga: Pendaftaran Bakal Calon Rektor UGM Diikuti Tujuh Peserta
Ganjar menambahkan, masalah minyak goreng juga menjadi salah satu poin penting yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat menggelar briefing kepada para gubernur atau perwakilan provinsi se-Indonesia di IKN Nusantara akhir pekan lalu.
"Kemarin waktu di Solo saya laporkan langsung kepada Presiden dan responsnya sangat bagus. Setelah itu, pada saat gubernur dikumpulkan di IKN, malam ada briefing. Salah satu briefing-nya adalah tentang minyak goreng dan bagaimana daerah musti menyikapi itu," ujar Ganjar.
Baca Juga: Semua Destinasi Wisata Yang Bakal Dikunjungi Delegasi G20 Aman Dari Merapi
Ia menambahkan, pemerintah pusat akan memberikan kebijakan. Presiden setelah dari IKN, pulang, rapat dengan Kapolri. Kapolri sudah langsung mengambil tindakan cepat dan menurutnya, itu sangat penting.***