: Komisi VI DPR RI meminta kepada kementerian-kementerian untuk melakukan sosialisasi berbagai kebijakan untuk mempercepat proses recovery ekonomi pasca pandemi COvid-19. Hal tersebut penting, terutama untuk pelaku usaha kecil menengah dan mikro.
"Karena sektor UMKM merupakan penyangga kekuatan ekonomi nasional kita. Karena kalau 97 persen angkatan kerja yang ada di UMKM tidak tertangani dengan baik, maka penyumbang hampir sekitar 60 persen produksi domestik bruto kita itu pasti akan terganggu," jelas Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima di sela-sela Sosialisasi Holding BUMN Sebagai Lokomotif Kebangkitan Ekonomi Masa Depan yang diinisiasi Bale Rakyat Aria Bima, di Sala View Hotel, Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu (12/10/2022).
Sehingga dibutuhkan akselerasi berbagai kebijakan yang ada untuk memperkuat sektor UMKM. Seperti yang dilakukan bersama Holding BUMN Ultra Mikro, yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI), Pegadaian dan Permodalan Nasonal Madani (PNM) melalui program penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Baca Juga: Penyaluran KUR di BRI Klaten Naik 10 Persen Dibanding Tahun Lalu
"BRI dan Pegadaian dan PNM adalah lembaga keuangan mikro yang paling banyak diakses untuk terkait dengan sumber keuangan dari pelaku UMKM," jelasnya lagi.
Lebih lanjut Aria Bima mengatakan, masih ada sejumlah kendala yang dialami pelaku UMKM dalam mengakses KUR. Salah satunya adalah masih ada sejumlah nasabah yang terkena BI list negatif walaupun sudah direstrukturisasi saat pandemi Covid-19 lalu.
"Nah nanti bahan saya bagaimana mengclerkan antara BRI, OJK dan BI supaya restrukturisasi akibat pandemi yang kita bereskan. Kemudian bisa dilanjutkan dnegan utang baru, jangan di lock oleh BI,"katanya.
Baca Juga: Kepala SDN Keluhkan Kerap Didatangi Wartawan Minta Duit, Ketua PWI Depok Beri Tips Cara Hadapinya
Sementara itu pada kesempatan yang sama, Pimpinan BRI Cabang Sudirman Solo, Suranta mengatakan pihaknya siap mendampingi UMKM melalui program KUR. Saat ini penyaluran KUR di wilayah Solo Raya mencapai Rp4,7 triliuan atau melebihi target sebesar Rp4,5 triliun.
"Program relaksasi dari pemerintah ini sangat mudah diakses oleh pelaku UMKM. Bagi nasabah KUR juga akan mendapatkan pendampingan dan pelatihan melalui klaster usaha. Mereka otomatis juga menjadi anggota rumah BUMN yang bisa menggunakan fasilitas dan mendapatkan pelatihan gratis," paparnya.
Senada dengan BRI, Vice Presiden Pegadaian Area Surakarta, Suwarno juga mengatakan Pagadaian siap melayani masyarakat terutama yang tidak bankable untuk mendapatkan akses perbankan.
Baca Juga: Lirik Lagu Padamu Negeri 'Bagimu Negeri' Ciptaan Kusbini
"Kita kasih solusi tentunya dengan layanan lengkap dan tarif modal murah. Saat ini Pegadaian ditunjuk untuk menyalurkan KUR syariah dengan batas pinjaman sampai Rp10 juta," ujarnya.
Sampai saat ini Pegadaian wilayah Surakarta sudah menyalurkan KUR syariah sebesar Rp8 mliar dan target hingga akhir tahun mencapai Rp30 miliar.