JAKARTA: HUT Mahkamah Agung (MA) ke-76 yang jatuh dua hari setelah HUT Kemerdekaan RI diwarnai berbagai kegiatan yang positif, termasuk menonton film. Tidak hanya di interen MA sendiri, tetapi juga menyeluruh sesuai tema HUT-nya “Memantapkan Kemandirian Badan Peradilan Melalui Pelayanan Hukum Berbasis Teknologi Informasi Pada Masa Pandemi”.
Proses persidangan masa pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung panjang dan hingga saat ini, tidak bisa semulus sebelum-sebelumnya. Dirancang sedemikian rupa persidangan secara daring, virtual atau online yang didukung dengan SEMA, tetapi tetap saja ada berbagai kendala. Antaranya sinyal “ngadat” dan perangkat tehnologi itu sendiri yang tidak mudah mengoperasionalkannya.
Padahal, Ketua MA Syarifuddin begitu berharap betapa pentingnya aspek kemandirian dalam proses penyelenggaraan peradilan. Karena dalam menegakkan keadilan, kemandirian menjadi jantungnya sekaligus juga sebagai detak nadinya. "Namun kemandirian juga tidak boleh menjadi alat berlindung bagi para oknum aparatur untuk menyalahgunakan jabatannya, sehingga kemandirian juga harus senantiasa diikuti oleh integritas dan profesionalitas yang tinggi agar dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan kesewenang-wenangan," katanya.
Ketua MA juga menyampaikan pemanfaatan teknologi sebagai solusi yang tepat dan pilihan terbaik bagi pelayanan di masa pandemi. "Bagi masyarakat yang menerima layanan, pemanfaatan teknologi akan memberikan kemudahan, kecepatan dan biaya yang lebih murah. Sedangkan bagi aparatur peradilan sendiri, pemanfaatan teknologi dapat membantu meringankan dan mempercepat penyelesaian pekerjaan dengan tingkat ketelitian dan kecermatan yang tinggi. Selain itu, teknologi juga dapat memutus mata rantai birokrasi yang berpotensi menimbulkan berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh oknum aparatur," tuturnya.
Sayangnya tidak semudah mengucapkannya pelaksanaan tehnisnya di lapangan. Harus diakui banyak kendala yang harus ditaklukan. Belum lagi persoalan lama di MA yang hingga kini nyaris tidak kunjung tertanggulangi.
“Jelas sulit merealisasikan peradilan sederhana, murah dan cepat kalau hanya untuk mendapatkan salinan putusan saja bisa lebih dari satu tahun. Tentu saja kita bakal sulit tentukan langkah hukum kalau salinan putusan belum di tangan,” keluh seorang advokat di Jakarta, Sabtu (21/8/2021).
Terlepas dari sampai bermimpi-mimpi dapat salinan putusan, MA sebagaimana disebutkan Ketua Syarifuddin banyak pula meraih prestasi antara lain sembilan kalin secara berturut-turut mendapatkan Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan pengelolaan keuangan tahun 2020. Selain itu, di bidang pendidikan dan pelatihan SDM, pada tahun ini Pusdiklat Manajemen Kepemimpinan, Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI berhasil mendapatkan peringkat ke-3 sebagai Lembaga Pelatihan Pemerintah Pusat Berprestasi Tahun 2021.
Oleh sebab itu, Syarifuddin mengapresiasi pemutaran film Pesan Bermakna yang dirilis pada Kamis 19 Agustus kemarin yang bertepatan dengan HUT MA ke-76. Film hasil kerja sama Biro Hukum dan Humas MA dengan Emtek Digital ini merupakan dedikasi untuk seluruh insan peradilan yang telah mengabdikan hidupnya bagi tegaknya hukum dan keadilan. "Semoga para hakim di seluruh Indonesia bisa menjadikan film ini sebagai inspirasi dalam bertugas, tetap menjaga kode etik hakim, apapun yang terjadi," kata Syarifuddin.
Film ini menceritakan Dimas, seorang hakim di Pengadilan Negeri Garut. Sebagai wakil Tuhan dia sangat menjaga integritasnya sebagai hakim, memegang teguh prinsipnya dalam menjalankan tugas. Namun, dia sempat goyah akan integritasnya, karena dia tidak punya biaya untuk operasi ibunya yang sedang sakit tumor otak stadium tiga. Dia ingin meninggalkan jabatan sebagai hakim karena ibunya, satu-satunya orangtua yang dimiliki wafat. Dimas merasa bersalah karena dirinya tidak memiliki cukup uang untuk biaya operasi. Namun akhirnya disadari sebuah integritas bagi seorang hakim pun begitu mahal harganya dan penting untuk dijunjung tinggi. ***