SEMARANG: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, membenarkan tingginya ongkos politik, utamanya dalam Pilkada, menjadi salah satu penyebab Kepala Daerah melakukan korupsi.
Selain itu tentu saja, korupsi juga bisa terjadi karena ada kekuasaan, kesempatan dan keserakahan. Satu hal yang bisa dilakukan untuk menghindarinya, adalah integritas.
"Kami selalu berkoordinasi dengan Inspektorat di daerah sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi," kata Firli di depan Bupati/Wali Kota dan Pimpinan DPRD se Jateng di Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Kamis (11/11/2021).
Firli meminta, hendaknya seluruh Bupati/Wali Kota bisa mengoptimalkan peran Inspektorat Pengawas Internal masing-masing. Ia juga berharap, semua Kepala Daerah berintegritas dan sadar, bahwa korupsi itu perbuatan jahat karena merampas hak-hak masyarakat.
Menurut Firli, tidak ada alasan bagi semua Kepala Daerah takut dengan KPK. Selama mereka bekerja sesuai aturan dan tidak melakukan pelanggaran, maka tentu tidak akan dipersoalkan.
"KPK tidak pernah mencari-cari kesalahan, tapi kesalahan pasti bisa kami temukan," tegasnya.
Terkait praktik korupsi karena mahalnya biaya politik saat ini, Firli sepakat dengan itu. Dari hasil survei yang dilakukannya, pihaknya menemukan beberapa persoalan yang harus dicarikan solusi.
"Kajian kita, memang pelaksanaan Pilkada ini masih memerlukan biaya tinggi, karena banyak aktifitas politik yang membutuhkan biaya. Dari hasil kajian kita, biaya tinggi pelaksanaan pilkada, 82 persen ongkosnya dihasilkan dari sponsor," jelasnya.
Untuk itu, lanjut Firli, KPK telah mengusulkan agar pemerintah melakukan evaluasi pelaksanaan Pilkada yang jauh dari praktik korupsi, biaya tinggi hingga jual beli suara. Caranya adalah semua pembiayaan Pilkada ditanggung oleh negara.
"Kami juga mengusulkan agar ada peningkatan fasilitas yang didapatkan kepala daerah, sehingga mereka tidak akan melakukan korupsi," pungkasnya.
Di sisi lain, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, pihaknya sengaja mengumpulkan seluruh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD se Jateng guna mengingatkan kembali agar tidak melakukan korupsi.
Kehadiran pimpinan KPK diharapkan bisa menjadi pengingat mereka untuk memastikan pemerintahan berjalan dan anggaran negara dilaksanakan dengan baik.
"Kemarin saya ditelpon Pak Firli, minta kita rapat koordinasi pencegahan korupsi. Maka saya ajak semua Bupati/Wali Kota dan Pimpinan Legislatif untuk bersama-sama saling mengingatkan agar tidak korupsi," katanya.
Menurut Ganjar, koordinasi dengan KPK sudah berjalan baik di Jawa Tengah. Jateng bahkan sudah memiliki group WA dengan para pimpinan KPK untuk konsultasi dan pencegahan tindak pidana korupsi.