JAKARTA: Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi mengatakan, situasi pandemi berpotensi memperkuat dorongan dilakukannya aksi terorisme oleh masyarakat, yang diakibatkan oleh adanya faktor kesulitan ekonomi dan instabilitas sosial.
Menlu Retno mengungkapkan hal itu dalam pernyataannya pada pertemuan Global Counter Terrorism Forum (GCTF) 11th Ministerial Meeting, yang berlangsung secara virtual, Kamis, 7 Oktober 2021, dirilis di laman resmi Kemenlu, Jumat (08/10/2021).
Menlu Retno menjelaskan bagaimana fenomena terorisme semakin berkembang pesat dengan wajah-wajah baru. Salah satunya, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi (Teknologi Informasi dan Komunikasi - TIK) untuk melakukan perekrutan, pendanaan, dan penyebaran ideologi terorisme.
Menlu Retno juga menyinggung soal fenomena radikalisme serta ekstremisme berbasis kekerasan yang dilatarbelakangi oleh motivasi ras, suku, etnis dan agama - juga menjadi semakin marak terjadi di berbagai belahan dunia.
Terdapat dua langkah kolektif yang disebutkan Menlu RI dalam upaya mengatasi hal dimaksud.
Pertama, perlunya memastikan seluruh negara dapat menyesuaikan diri dalam menghadapi tantangan terorisme global yang terus berevolusi. Dalam hal ini upaya bersama dalam mengatasi terorisme harus senantiasa sejalan dengan upaya dalam kerangka PBB, khususnya Global Counter Terrorism Strategy (GCTS) maupun kesepakatan internasional lainnya.
Kedua, pentingnya menerapkan pendekatan yang inovatif dalam upaya pencegahan terorisme, termasuk melalui upaya community empowerment untuk mencegah penyebaran ideologi radikal dan membangun narasi kontra-radikalisasi yang kuat.
Dalam hal ini, Indonesia telah mengesahkan Rencana Aksi Nasional mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Eksremisme berbasis Kekerasan (RAN-PE).
Menlu RI Retno Marsudi juga berharap agar perayaan 10 tahun GCTF, dapat dimanfaatkan sebagai Momentum bersama untuk terus meningkatkan kontribusi GCTF, dalam mendorong kerja sama internasional di bidang penanggulangan terorisme.
GCTF merupakan salah satu forum di luar kerangka PBB beranggotakan 30 negara, yang tujuan untuk memobilisasi upaya membangun kerja sama kontra terorisme global. Indonesia sendiri dipercaya sebagai Co-Chairs Working Group on Countering Violent Extremism sejak tahun 2017 hingga 2022 mendatang. ***
Sumber: Kemlu.