: Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi berharap ada kesadaran tinggi untuk menjaga sumber daya air di Tanah Air.
Hal itu diutarakannya saat turut hadir dalam rangkaian acara World Water Forum (WWF) ke-10 tahun 2024, di Bali.
"Kita tahu bahwa air adalah salah satu bagian hak hidup dari masyarakat banyak dan ingat juga bahwa air semakin terbatas. Indonesia mendapat kehormatan untuk menyelenggarakan Forum Air Sedunia yang ke-10 di tahun ini. Semoga kita dapat mengantisipasi sumber-sumber daya yang kita miliki, harus kita jaga dan rawat dengan baik. Selamat untuk penyelenggaraan dari World Water Forum ke-10," ujar Budi Karya Sumadi, Senin (20/5/2024).
Guna mendukung selama penyelenggaraan WWF ke-10 yang berlangung pada 18-25 Mei 2024, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Udara (Hubud) telah melakukan pengaturan operasional penerbangan terkait penanganan kedatangan dan keberangkatan delegasi VIP/VVIP WWF ke-10 di Bali.
Selama waktu penyelenggaraan acara juga dilakukan skema pengalokasian 62 parking stand pesawat di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Jumlah ini terbagi atas 48 lahan parkir untuk penerbangan komersil, 8 lahan parkir khusus untuk delegasi WWF, dan 6 lahan parkir militer.
Menhub telah menginstruksikan agar seluruh jajaran Kementerian Perhubungan agar aktif dalam berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya, untuk memastikan pelaksanaan operasi penerbangan di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali.
“Kemenhub mendukung penuh acara ini. Saya telah mengintruksikan agar kedatangan dan keberangkatan para delegasi ditangani dengan baik,” ujarnya.
WWF ke-10 ini menjadi langkah strategis melakukan aksi nyata dan komitmen bersama mewujudkan manajemen sumber daya air yang terintegrasi. Air bukan lagi sekedar produk alam tetapi produk kolaborasi yang saling menghubungkan dan mempersatukan. Maka melestarikan air adalah tanggung jawab kita bersama.
Selama ini Indonesia konsisten mendorong tiga hal pada forum. Pertama, adalah meningkatkan prinsip solidaritas dan inklusifitas untuk mencapai solusi tantangan bersama terutama bagi negara-negara pulau kecil yang mengalami kelangkaan air. Kedua, memberdayakan hydro-diplomacy untuk kerja sama konkret dan inovatif sesuai kebutuhan negara penerima disamping mencegah persaingan dalam pengelolaan sumber daya air lintas batas berdasarkan hukum internasional. Ketiga, adalah memperkuat political leadership sebagai kunci dalam menyukseskan berbagai bentuk kerja sama menuju ketahanan air yang berkelanjutan.***