: Menyongsong Bonus Demografi, Praja dan Mahasiswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sebagai kader pemerintahan dalam negeri dituntut mampu dan peka terhadap permasalahan kependudukan. Apakah itu terkait fertilitas, mortalitas, dan migrasi
"Bonus demografi dapat menjadi modal utama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Khusus untuk praja yang setelah lulus akan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) harus mampu memahami dan peka terhadap permasalahan kependudukan," ujar Rektor IPDN Prof Dr H Hadi Prabowo, MM saat membuka Seminar Nasional ASN Peduli Kependudukan dengan tema "Optimalisasi Peran ASN Dalam Pembangunan Kependudukan Menuju Indonesia Emas 2045”.
Acara yang bertempat di Gedung Balairung Rudini IPDN Kampus Jatinangor, bekerjasama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Baca Juga: Mendagri Tito Pastikan Rekrutmen IPDN Transparan-Akuntabel: Minta Ubah Kurikulum Belajar Praja
Menurut Prof Hadi Prabowo, acara seminar dilakukan secara luring dan daring dengan seluruh Kampus IPDN Daerah dan Kantor Perwakilan BKKBN seluruh Indonesia.
Dia berharap ilmu yang didapat bisa menjadi bekal berharga bagi ASN dalam menghadapi masyarakat yang memiliki ekspetasi tinggi di era globalisasi.
"Artinya, ASN diharapkan akan mampu memberikan pelayanan prima dan terbaik kepada masyarakat," tuturnya.
Prof Hadi menuturkan, permasalahan kependudukan yang berkembang saat ini sangat kompleks mengingat tingkat pertumbuhan penduduk belum dapat diiringi dengan peningkatan kualitas penduduk khususnya kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga: IPDN Gandeng OJK dan Bank DKI Gelar Workshop Peran OJK Dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi Daerah
Jumlah penduduk Indonesia saat ini, ungkap dia, sebesar 270,36 juta jiwa yang yang menempati peringkat 4 dunia atau 3,45% dari penduduk dunia dan nomor 1 di Asia Tenggara.
"Begitu pula masalah kemiskinan masih cukup tinggi tahun 2022 sebesar 9,23% dan didalamnya masih ada kemiskinan ekstrim sebesar 2,04%," ungkap Hadi.
Sedangkan kalau bicara tingkat pengangguran terbuka, ungkap Hadi masih juga cukup besar. Tahun 2022 sebesar 5,86% atau 8,42 juta orang, pendapatan perkapita pada tahun 2022 meski sudah ada peningkatan namun masih setara 4.580 USD dan masuk dalam kategori negara berpendapatan menengah atas.
Rektor Hadi membeberkan, tingkat kelahiran hidup berdasar Total Fertility sebesar 2,18 per wanita sesuai angka Long Form tingkat kematian bayi 16,9 per 1000 kelahiran hidup. Usia produktif berdasar data BKKBN 2023 (umur 15-64 tahun) sebesar 69,28% dan non produktif (dibawah 14 tahun dan di atas 65 tahun) sebesar 30,72% sehingga rasio ketergantungan penduduk non produktif terhadap penduduk produktif sebesar 44,33% yang berarti 1 orang penduduk produktif menanggung 44-45 penduduk nonproduktif.
Lebih jauh Hadi berkata, Indonesia saat ini masih menghadapi darurat stunting, meskipun di tahun 2022 penanganan stunting telah mencapai 21,6% lebih rendah dari tahun 2021 sebesar 24,4% namun masih di atas 20%.
"Standar WHO stunting harus dibawah 20%. Dan upaya pemerintah di tahun 2024 ditargetkan penurunan stunting menjadi 14% (sesuai dengan Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan RPJMN 2020-2024)," kata Prof Hadi.
Demikian pula tingkat kesenjangan penduduk gini ratio, ungkap dia, masih sangat tinggi kesenjangannya. Tahun 2022 sebesar 0,388 dimana tingkat pendapatan dan kekayaan penduduk belum merata dan seimbang antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain.
Jika dilihat dari tingkat kepadatan penduduk dari luas wilayah daratan RI sebesar 1.811.570 km2 tingkat kepadatannya sebesar 153/km2 dan penduduk banyak tinggal di perkotaan sebesar 59,1% dan usia rata-rata sebesar 29,9 tahun.
Seminar Nasional ASN Peduli Kependudukan dengan tema (AG Sofyan)
"Berdasarkan data dan kondisi riil tersebut menjadi tantangan pemerintah dan seluruh komponen bangsa bagaimana bisa menjadikan Bonus Demografi sebagai modal produktif yang memberi nilai tambah untuk mewujudkan Indonesia Maju dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan tingkat daya saing yang tinggi pada Indonesia Emas tahun 2045," tegas dia.
Road Map Kependudukan
Prof Hadi menyatakan kesimpulan dalam seminar tersebut adalah, Pertama: segera diselesaikan Road Map Kependudukan sebagai tindak lanjut terhadap Grand Desain Pembangunan Kependudukan sesuai PP Nomor 153 Tahun 2014 agar menjadi prioritas penanganan di daerah dan pelaksanaannya dapat lebih terarah, terukur, dan tepat sasaran.
Kedua, segera diwujudkan satu data kependudukan termasuk upaya penanganan permasalahan kependudukan secara komprehensif lintas Kementerian/Lembaga nonKementerian dan sinkronisasi kebijakan kependudukan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Ketiga, perlunya melibatkan sektor swasta dan perguruan tinggi. Lalu dilakukan langkah terobosan inovasi melalui aplikasi digitalisasi kependudukan serta disusun strategi pengenalan kependudukan bagi generasi muda.
Keempat, ASN harus mampu memberikan suri tauladan dalam kehidupan keluarga yang berkualitas serta mampu memberikan sosialisasi kepada masyarakat dalam upaya membangun keluarga sejahtera dan antisipasi terhadap perkawinan dini.
Kelima, BKKBN dalam mensosialisasikan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana harus mampu menampilkan teknik-teknik kekinian atau milenial dengan menggunakan media sosial dan elektronik yang dapat menarik audience.
Sementara narasumber yang hadir lainnya adalah Deputi Bidang Pengendalian Penduduk, Dr. Bonivasius Prasetya Ichtiarto, S.Si., M. Eng dengan materi "Optimalisasi Program Bangga Kencana", Direktur Sosial Budaya dan Demografi Pengkajian Debidjianstrat Lemhanas, Brigjen Pol Chaidir, S.H., S.I.K, M.Si dengan materi "Pemanfaatan GDPK dalam Menguatkan Kewaspasaan Nasional", Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, Prof. Badri Munir Sukoco, S.E, MBA, Ph.D dengan materi "Orkresta SDM Menuju Indonesia Maju 2045".
Kemudian Anggota Dewan Analisis Strategis Badan Intelijen Negara (BIN) Dr. Pratama Dahlian Persadha dengan materi "Transformasi Digital dalam Percepatan Penurunan Stunting dan Kemiskinan Ekstrim".
Sedangkan Pejabat BKKBN yang hadir, mewakili Kepala BKKBN (sedang beribadah umroh) Deputi Bidang Pengendalian Penduduk, Dr. Bonivasius Prasetya Ichtiarto, S.Si., M. Eng, Pejabat Tinggi Madya Pratama BKKBN termasuk Kepala Kantor Perwakilan BKKBN seluruh Indonesia yang hadir baik secara luring maupun daring.
Dari IPDN yang hadir dalam kesempatan itu Wakil Rektor IPDN, Para Dekan Fakultas, Kepala Lembaga, Kepala Biro, Direktur, Kepala Satuan, Tenaga Ahli, dan Pejabat Pelaksana Akademis seluruh Kampus (Kampus Jatinangor, Kampus Jakarta maupun Kampus Daerah). ***