: Bonus Demografi, sudah memasuki dan terjadi di Provinsi Jawa Tengah (Jateng). Karenanya, seluruh bupati dan wali kota di Jateng harus mampu memanfaatkannya.
Memanfaatkan Bonus Demografi ini dengan cara menaikkan pendapatan per kapita, dan menekan laju inflasi, serta menaikkan pertumbuhan ekonomi.
Kondisi Bonus Demografi itu disampaikan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr (HC) dr Hasto Wardoyo SpOG (K) dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) BKKBN Perwakilan Jawa Tengah, di Semarang, Senin (13/2/2023).
Rakerda membahas evaluasi dan strategi dalam program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan program Percepatan Penurunan Stunting.
Rakerda BKKBN Perwakilan Jawa Tengah ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BKKBN. Yang dibuka dan dihadiri langsung Presiden Joko Widodo di Auditorium BKKBN Pusat, Jakarta, Rabu (25/1/2023) lalu.
Pada Rakerda BKKBN Provinsi Jawa Tengah yang digelar di Hotel Santika Semarang itu, dibuka oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Hadir dalam pembukaan itu Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, Walikota Semarang Hevearita G Rahayu, serta bupati dan walikota se-Jawa Tengah.
“Jawa Tengah ternyata era keemasannya Bonus Demografi itu sekarang. Kalau kita lihat dependency ratio, antara orang yang bekerja dan tidak bekerja. Tahun 2015, setiap 100 orang menanggung 48,1 orang yang tidak bekerja. Tahun 2020, setiap 100 orang menanggung 47 orang yang tidak bekerja. Ternyata tahun ini juga merupakan puncak keemasan Jawa Tengah,” terang Hasto.
Dikemukakannya, tahun 2025 rasio orang yang menjadi tanggungan jumlahnya naik lagi. Pada tahun 2035, rasionya sudah 100 berbanding 51 orang yang menjadi tanggungan.
“Jadi dengan kata lain, masa keemasan Bonus Demografi di Jawa Tengah pada era sekarang. Karena itu, para bupati dan wali kota, mohon untuk bisa memanfaatkan tenaga kerja yang ada di wilayah masing-masing,” kata Hasto.
Pada 2035, lanjutnya, komposisi penduduk di Jawa Tengah dan juga di Indonesia akan lebih banyak didominasi orang-orang tua. Disebutkannya, Provinsi Jawa Tengah merupakan barometer dalam percepatan penurunan stunting.
“Apabila penurunan angka stunting di Jawa Tengah signifikan, maka bisa menjadi daya ungkit penurunan stunting nasional," ujar Hasto.
Mulai 1 Maret 2023, lanjutnya, wajib harus menunjukan sertifikat elsimil. Kalau belum diperiksa kesehatan calon pengantin, maka tidak boleh menikah.
"Apalagi pemeriksaan kesehatan sebelum menikah di Jawa Tengah ini digratiskan. Saya kira itu salah satu strategi upaya penurunan angka stunting," ujar Hasto.
Di bagian lain, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, stunting adalah persoalan bersama. Dan, merupakan bagian penting dalam menyiapkan generasi masa depan Indonesia.
"Jadi kita serius mengatasi stunting, tentu saja bersama BKKBN. BKKBN tadi juga sudah menyerahkan DAK BOKB, jadi bukan tidak ada dananya dari BKKBN. Sehingga, kita harus optimalkan dan maksimalkan untuk mengatasi stunting," terang Ganjar.
Ganjar mengatakan, pertama, praktik-praktik baik di kabupaten dan kota yang berhasil perlu dicontoh. Kedua, data ibu hamil harus presisi, akurat. Yang ketiga, ibu hamil yang berisiko harus mendapatkan perhatian yang utama. Sehingga, pada saat melahirkan mereka tertolong.***