: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) - Universitas Udayana Group Riset Energi Terbarukan dan Baterai gelar Pelatihan Kemandirian Energi dan Ekonomi bagi Komunitas Perempuan Pesisir Pantai Bali.
Kerja sama Kemen PPPA - Universitas Udayana itu didukung Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Unda Anyar Provinsi Bali dan didukung PT PLN Indonesia Power Bali Power Generation Unit (PGU).
Gelaran kerja sama Kemen PPPA - Universitas Udayana bertajuk 'Diversifikasi Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Mangrove', dilaksanakan di Bali, Senin (29/8/2023).
Baca Juga: Kemnaker Tingkatkan Kapasitas Pengelola Karirhub dan Job Fair Virtual bagi Disnaker Kabupaten/ Kota
Pada kesempatan itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengajak para peserta pelatihan, yang merupakan Komunitas Perempuan Pesisir Pantai Bali, untuk terus bergerak memperjuangkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
Khususnya, di sektor ekonomi guna membantu pergerakan pemulihan roda ekonomi baik di tingkat lokal maupun nasional. "Perempuan memiliki kekuatan luar biasa sebagai motor penggerak roda perekonomian," ujarnya.
Maka, lanjutnya, menjadi penting bagi kita untuk terus mendorong pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi. Dengan penyusunan dan pengimplementasian program serta kebijakan yang respensif gender.
Yang bertujuan untuk memberdayakan dan meningkatkan kapasitas perempuan. Perempuan yang berdaya secara ekonomi otomatis mampu mengembangkan jiwa kewirausahaannya.
"Sehingga, mampu meningkatkan kualitas kehidupan mereka, keluarga, dan masyarakat sekitar,” ujar Menteri PPPA.
Menteri PPPA mengemukakan, kepiawaian perempuan Indonesia di sektor ekonomi telah terbuktikan dengan keberadaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
Yang sebagian besar dimiliki dan dikelola oleh perempuan dan mampu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, perempuan Indonesia masih dihadapkan dengan tantangan kesenjangan gender.
Di mana kesempatan dan akses berpartisipasi di bidang ekonomi lebih sedikit dibandingkan laki-laki.
“Perempuan menghadapi hambatan, tidak hanya sebatas aspek ekonomi semata, melainkan juga aspek sosial, hukum, budaya, dan kelembagaan. Yang mengakibatkan perempuan kurang berkembang, berdaya, dan dinomorduakan," tutur Menteri PPPA.
Ketidaksetaraan gender ini pun, ujarnya, turut mengakibatkan rendahnya angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Indonesia. Karena, adanya beban ganda pekerjaan dan tanggung jawab rumah tangga yang masih banyak dibebankan pada perempuan.
"Adanya stereotipe di tempat kerja, minimnya role model atau panutan peran perempuan, serta kurangnya peluang jaringan,” jelas Menteri PPPA.
Sebagai upaya memastikan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi terselenggarakan, sebagaimana dimandatkan dalam 5 (lima) Arahan Presiden kepada Kemen PPPA, yang mendukung agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Untuk meningkatkan sumberdaya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing, Kemen PPPA mendorong sinergi dan kolaborasi lintas sektor dengan pemerintah pusat, daerah, lembaga masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk meningkatkan pemberdayaan dan kepemimpinan perempuan di berbagai bidang, khususnya di bidang ekonomi.
“Terdapat beberapa strategi dalam menjalankan prioritas terkait pemberdayaan ekonomi perempuan. Salah satunya adalah menjalin kolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait," ujarnya.
Seperti, dengan kementerian/ lembaga, sektor pembangunan, sektor swasta, perguruan tinggi maupun lembaga masyarakat. Untuk memberikan pelatihan kewirausahaan yang responsif gender dan pendampingan usaha.
Seperti yang dilakukan Universitas Udayana dan PT PLN Indonesia Power Bali PGU melalui pelatihan pemanfaatan potensi energi terbarukan dan menumbuhkembangkan diversifikasi usaha. Sebagai sumber pendapatan dengan memanfaatkan kekayaan sumberdaya alam, manusia, dan kearifan lokal.
Menteri PPPA berharap, melalui pelatihan diversifikasi HHBK Mangrove ini, perempuan Indonesia, khususnya yang tinggal di pesisir pantai mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya.
Sehingga, dapat berdaya secara ekonomi, untuk memulai dan mengembangkan usahanya.
Kemen PPPA sebagai Women National Machinery memiliki peran memastikan pengarusutamaan gender terjadi pada setiap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Intervensi untuk mendorong peran perempuan dalam ekonomi merupakan salah satu pekerjaan rumah yang terus diperjuangkan Kemen PPPA dan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait.
Menteri PPPA didampingi Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA Lenny N Rosalin, yang juga merupakan Ketua Presidium Ikatan Pimpinan Tinggi Perempuan Indonesia (PIMTI), dan ASEAN Committee on Women (ACW), berdiskusi dan menggali permasalahan, yang dihadapi para perempuan pelaku usaha di pesisir pantai.***