: Presiden Joko Widodo menilai Program Kartu Prakerja sebagai salah satu program yang berhasil di era pemerintahannya yang kedua tersebut.
Secara khusus, Presiden memuji kinerja Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai salah satu motor penggerak keberhasilan Program Kartu Prakerja.
Pujian dan apresiasi itu disampaikan Jokowi saat berpidato di hadapan ribuan alumni program Kartu Prakerja saat Temu Raya Alumni Program Kartu Prakerja di Sentul International Covention Centre, Bogor, Jawa Barat, Jumat (17/6/2022).
"Yang saya hormati Pak Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto). Beliau ini "motor"-nya, yang menggerakkan Kartu Prakerja beserta seluruh PMO yang tergabung dalamnya," ucap Presiden Jokowi dalam sambutan disambut dengan tepuk riuh peserta Temu Raya Alumni Program Kartu Prakerja ini.
Presiden kembali memuji Ketua Umum Partai Golkar ini dan manajemen pelaksana Program Kartu Prakerja setelah membeberkan hasil survei badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut sebanyak 88,9 persen penerima Kartu Prakerja meningkat ketrampilannya.
“Artinya, hasilnya ketemu 88,9 persen. Ini yang harus saya apresiasi, kerja keras dan berfikir cerdas Pak Menko beserta seluruh tim," ucap mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta ini.
Baca Juga: Pendaftaran Dibuka Menko Airlangga, Kartu Prakerja Gelombang 23 Sediakan Kuota 500 Ribu Orang
Menko Airlangga juga telah melaporkan ke Presiden bahwa Program Kartu Prakerja mendapat pujian dari beberapa negara sahabat. Bahkan, program yang digagas untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19 ini bisa ditiru dan bisa jadi role model berbagai negara berkembang di dunia.
Bukan hanya negara berkembang, Airlangga mengaku saat berada di Davos, negara Belanda juga memuji Program Kartu Prakerja Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga Ketua KPCPEN menyampaikan laporan kepada Presiden Jokowi tentang pencapaian dan manfaat Program Kartu Prakerja hingga diapresiasi sejumlah negara di belahan dunia (AG Sofyan)
"Dalam pertemuan di Davos Menteri dari Belanda dengan Perdana Menteri Belanda juga menyatakan bahwa Kartu Prakerja bisa direplikasi di negara-negara berkembang yang lain, Bapak Presiden," tutur Menko Airlangga.
Anggota Kabinet senior di dua Pemerintahan Jokowi ini menyebut, Program Kartu Prakerja menjadi salah satu Program Government to People (G2P) yang paling masif ada dibandingkan di negara lain.
Selain itu, dalam pertemuan Unesco di Marrakesh, kata Airlangga, Program Kartu Prakerja juga dipilih sebagai program untuk menghadapi tantangan kerja di masa depan saat transformasi digital hingga green ekonomi.
"Kami juga melihat bahwa program ini dinilai lembaga eksternal, seperti CSIS, BPS, kemudian dari Jepang ada J-PAL Southeast Asia, UNDP, Bank Dunia, dengan TNP2K. Seluruhnya menemukan bahwa program ini berdampak positif dalam peningkatan skill dan kepekerjaan pesertanya. Hal ini mempertegas dampak positif dan kebermanfaatan dari Program Kartu Prakerja," tegas Airlangga.
Menko Perekonomian menambahkan, hingga saat ini, sebanyak 12,8 juta orang tercatat mengikuti Program Kartu Prakerja dan 95 persennya telah menerima insentif.
Airlangga membeberkan dari demografi peserta Kartu Prakerja yakni, sebanyak 56 persen tinggal di desa, 49 persen perempuan dan sekitar tiga persen adalah penyandang disabilitas.
Presiden Jokowi membeberkan kepada wartawan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut sebanyak 88,9 persen penerima Kartu Prakerja meningkat ketrampilannya (AG Sofyan)
Selain itu, sebanyak 30 persen peserta yang sebelumnya menganggur kini telah bekerja atau berwirausaha. Lalu 90 persen mengaku Kartu Prakerja membantu meningkatkan kompetensi, produktivitas, dan meningkatkan daya saing.
"Kemudian sebanyak 66 persen menggunakan sertifikasi prakerja untuk mendapatkan pekerjaan. Sedangkan, 92 persen peserta menggunakan dana bantuan sebesar Rp 600 ribu untuk membeli pangan dan 70 persen untuk modal usaha," beber putra mantan Menperin, mendiang Ir Hartarto ini.
Airlangga mengatakan, sebanyak 27 persen dari penerima belum pernah punya rekening.
"Tetapi 27 persen Itu memilih menggunakan e-wallet sehingga ini menjadi program inklusi keuangan yang riil dan tercemar," ucap Airlangga yang digadang-gadang jadi Suksesor Presiden Jokowi ini. ***