: Proyek prioritas nasional menjadi komitmen Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk melaksanakan dan mendukungnya.
BKKBN mendukung proyek prioritas nasional melalui pembangunan sumberdaya manusia (SDM) yang unggul dan siap berkompetisi di masa yang akan dating.
Dukungan terhadap proyek prioritas nasional itu, terungkap dalam webinar yang digelar BKKBN bertajuk 'Manfaat ASI Eksklusif dalam Pencegahan Stunting pada Masa 1.000 Hari Pertama Kehidupan' secara virtual, dari Jakarta, Selasa (23/8/2022).
Pada kesempatan itu, Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) BKKBN Nopian Andusti ST MT mengatakan, komitmen BKKBN itu salah satunya diwujudkan melalui pembinaan pada ibu-ibu hamil.
Serta, keluarga yang memiliki bayi di bawah usia dua tahun (baduta).
Untuk pencegahan dan percepatan penurunan stunting.
“Persoalan stunting bukan persoalan bangsa di masa sekarang saja. Tapi, terkait masa depan kita karena anak-anak kita adalah generasi penerus," ujar Nopian.
Dikemukakannya, bagaimana bisa mencapai visi Indonesia Emas tahun 2045 kalau modal dasar, yaitu anak-anak bangsa mengalami stunting?
"Tentu ini sulit diwujudkan, karena anak-anak itu kalau dalam kondisi stunting, akan terganggu perkembangan kognitif dan kesehatannya," jelasnya.
Dikemukakannya, penyebab dari stunting adalah rendahnya asupan gizi pada masa 1000 HPK. Yakni sejak janin hingga bayi umur 2 tahun dan terjadinya praktik pengasuhan yang kurang baik pada anak.
Stunting, lanjutnya, tidak bisa disembuhkan, akan tetapi bisa dicegah dengan perencanaan keluarga sejak awal hingga anak berusia 2 tahun.
"Masa depan dan masa kini harus diandalkan pada sumber daya dengan menekankan pemberian ASI secara eksklusif. Demi menciptakan SDM yang unggul dan berkualitas. Pada periode ini pula pemberian ASI menjadi salah satu pondasi seorang anak, agar tumbuh menjadi manusia yang sehat dan cerdas," jelas Nopian.
Di bagian lain, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyatakan dukungannya kepada BKKBN sebagai leading sector percepatan penurunan stunting, serta mitra Komisi IX DPR RI. Dukungan penuh terhadap program-program BKKBN itu dengan melakukan fungsi pengawasan dan legislasi.
“Komisi IX DPR RI juga ada di barisan terdepan, dalam keterlibatan masyarakat yang fokus pada penguatan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam upaya promotif, preventif termasuk penanganan stunting yang dimulai dari keluarga," tutur Charles.
Dikemukakannya, 1000 HPK merupakan periode emas pertumbuhan balita, pada periode itu 80 persen otak balita berkembang.
Penanganan stunting harus dilakukan secara komperhensif dan multisektoral, dengan berbagai upaya termasuk melakukan Kombinasi intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif.
Intervensi gizi spesifik ditujukan pada anak dalam 1000 HPK dan berkontribusi 30 persen dalam penurunan stunting. Intervensi ini bersifat jangka pendek, hasilnya dapat dicatat dalam waktu relatif pendek.
Intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu hamil seperti pemberian makanan pada ibu hamil, sasaran ibu menyusui dan anak usia 0-6 bulan seperti pemberian ASI, sasaran ibu menyusui dengan anak usia 7-23 bulan seperti pemberian MPASI dan obat cacing.
Charles mengungkapkan, Intervensi gizi sensitif idealnya dilakukan melalui kegiatan di luar bidang kesehatan, dan berkontribusi pada 70 persen intervensi stunting.***