.jpg)
JAKARTA: Janji Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta terkait perbaikan sistem Jakevo. Jakarta.go .id yang sudah aktif melayani masyarakat, menggunakan 1 rekomendasi ternyata janji itu hanya angin surga.
Semula ratusan masyarakat pemilik angkutan kota (angkot) Jaklingko merasa lega dan bahagia, permohonan perpanjangan izin dan peremajaan angkot seperti disampaikan Wakil Kepala DPMPTSP Iwan Kurniawan dan Kepala Pusat Data Dan Informasi (Pusdatin) Budi Ismanto bahwa mulai Senin (14/12/2020) sudah bisa dilayani dengan sistem baru yakni 1 rekomendasi perpanjangan izin dan peremejaan angkot.
Nyatanya janji itu bak angin surga. Masih nihil. "Janji pak Wakil Kepala DPMPTSP DKI baru omong doang alias omdo. Faktanya banyak sekali orang yang mengajukan permohonan izin dan peremajaan angkot b3lum diproses. Mereka itu kerjanya ngapain saja," kata Ketua KWK Kota Jakarta Utara H Ramly Hi Muhamad. Kepada Suarakarya .Id, Ramly menambahkan sejak 1o November lalu susah ada 28 berkas permohonan peremajaan angkot.
"Tapi yang terjadi sejak 10 November hingga 16 Desember, ada 28 berkas permohonan, ternyata baru 3 berkas yang selesai. Ini kan lelet sekali," kata politisi senior Partai Golkar ini. Mantan Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta itu mewakili masyarakat mengaku kecewa sekali.
"Saya akan WA pak Gubernur DKI Anies Baswedan langsung agar merespon masalah ini. Juga memberi peringatan kepada Kepala DPMPTSP dan bawahannnya," ucapnya.
Seperti diketahui, berkas surat permohonan perpanjangan izin operasional dan peremajaan hanya menggunakan satu surat rekomendasi saja. Sebelumnya tiga rekom diperlukan untuk memperpanjang izin operasional Jaklingko. Sementara itu, Kepala KWK DKI Jakarta Taufik Azhar menelpon langsung Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Utara Harlem Simanjuntak agar membantu perizinan yang dimohonkan pak Haji Ramly.
"Kasudin Perhubungan Jakarta Barat Pak Harlem Simanjuntak telah menugaskan satu orang staf secara langsung agar membantu permohonan Pak Haji Ramly," ucap Taufik Azhar.
Di sisi lain, Pak Ramly diminta tidak terlalu instan dalam mendesak DPMPTSP. "Kita maunya cepat," katanya.***