: Anggota DPR RI dari PDI Perjuangan H Rachmat Hidayat benar-benar tidak terima orang Sasak dilabeli memiliki ”semangat jurakan” yang diidentikkan dengan permainan tradisional panjat pinang yang acap mengganggu, menarik, dan menekan sesamanya, demi ambisi pribadi.
”Pejabat di daerah ini yang menyebut orang Sasak memiliki ”semangat jurakan” benar-benar telah melakukan kebohongan besar. Orang Sasak, tidak pernah dan tidak akan pernah memiliki ”semangat jurakan”,” tandas Rachmat di Mataram, kemarin (10/5).
Orang Sasak memiliki ”semangat jurakan” disebut oleh Kepala Dinas Sosial NTB H Ahsanul Khalik saat berpidato pada acara halalbihalal Himpunan Masyarakat Lombok (HIMALO) di Jakarta, Ahad (7/5) lalu. Hadir dalam halalbihalal tersebut sekitar seribu diaspora Lombok yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya. Sementara Khalik disebut hadir mewakili Gubernur NTB H Zulkieflimansyah.
Baca Juga: Pemprov NTB Sesalkan Aksi Anarkis Pembakaran Hotel
Potongan video sambutan Khalik telah beredar luas dalam berbagai aplikasi percakapan dan telah mengundang kegeraman sejumlah tokoh masyarakat Sasak. Selain label ”semangat jurakan” dalam pidato sambutannya tersebut, Khalik juga membuat statemen yang mengarah politik. Rachmat dalam pernyataanya kepada media sehari sebelumnya menilai, dengan statemennya itu, Ahsanul Khalik terang-terangan terlibat dalam politik praktis dan melanggar kode etik sebagai Aparatur Sipil Negara yang kini memangku jabatan eselon II di Pemprov NTB.
Baca Juga: Kadiskominfotik NTB: Pemprov NTB Gelar Gebyar Pilah Sampah
Rachmat menegaskan, Khalik benar-benar offside. Karena itu, politisi kharismatik Bumi Gora ini akan terus mengawal tuntutannya kepada Gubernur Zulkieflimansyah agar pejabat daerah yang terlibat politik praktis mendapat tindakan tegas.
Baca Juga: Pemprov NTB Klarifikasi Lahan Gili Trawangan, Bukan Penggusuran
Rachmat menyebut tindakan para pejabat yang terlibat politik praktis jelas-jelas mencoreng korps ASN di Pemprov NTB. Dan dirinya tidak ingin, nama ribuan pegawai negeri tersebut rusak hanya karena perilaku segelintir pejabat yang berpolitik praktis tersebut.
”Tetap saya akan tuntut tindakan tegas dari Gubernur. Saya akan kawal sendiri. Lebih-lebih dia (Khalik) sebagai pejabat yang mewakili gubernur tidak membaca sambutan tertulis gubernur. Apa itu suara Gubernur yang diwakili itu. Apalagi ini halalbihalal, kok dimasuki dengan politik. Walaupun apa konteksnya di dalam penjelasan dia, nggak boleh masuk politik. Di situ dia (Khalik) offside,” tandas Rachmat.
Terkait ”semangat jurakan”, Rachmat memberi contoh terang benderang, bagaimana semangat itu tidak dimiliki orang Sasak. Kata Rachmat, sebelum dan sesaat setelah Indonesia merdeka, daerah-daerah di Lombok masih terbagi dalam daerah-daerah Swatantra. Saat Mamiq Mustiarep, Mamiq Ripaah, Mamiq Sinaroh, dan Mamiq Fadlah, memimpin daerah-daerah itu, tidak ada orang Sasak yang saling iri hati. Tidak ada orang Sasak yang saling dengki.
Pun begitu, saat provinsi dan kabupaten sudah ajeg terbentuk. Di Lombok Timur misalnya, ketika Mamiq Amin, orang Sasak pertama yang menjabat sebagai Sekda, tidak ada orang ribut. Pun begitu saat Lombok Timur dipimpin Bupati Lalu Muslihin, HL Djafar Surayad, H Syahdan, H Ali BD, hingga kini HM Sukiman Azmy, Tidak ada orang saling tarik-tarik seperti ”semangat jurakan”, yang bawah mengganggu yang di atas, yang di atas mendorong-dorong yang di bawah.