: Indonesia tak terpancing dengan semua provokasi yang dilemparkan orang tak bertanggungjawab di media sosial (Medsos).
Provokasi terkait pembebasan Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens dari penyanderaan KKB di kawasan Nduga Papua.
Indonesia tak ingin negara lain mencampuri urusan dalam negeri nusantara (Indonesia) ini.
Melalui Menko Polhukam Mahfud MD tegas melarang Selandia Baru ikut campur dalam upaya pembebasan pilot Susi Air, Captain Philip Mark Mehrtens.
Baca Juga: Buruan Beli Tiket Hanya di BRI Saksikan Timnas Indonesia Lawan Timnas Argrntina Juara Piala Dunia 2022
Nyaris setengah tahun nasib pilot Susi Air berada di tangan kelompok Operasi Papua Merdeka (OPM).
Belum lama ini pihak Selandia Baru sempat memberi intervensi, akan terlibat untuk rencana pembebasan warga negaranya itu.
Namun Mahfud MD mengatakan bahwa ini adalah masalah internal Indonesia. Negara lain tak diperkenankan terlibat, Selandia Baru sekali pun.
Ia menyebut bahwa masalah ini adalah urusan internal pemerintah Indonesia.
"Kita kebijakannya tidak boleh melibatkan negara lain dan ini ternal," jelas Mahfud MD.
Kepala OPM Egianus Kagoya berulang kali memberi ancaman kepada pemerintah Indonesia.
Dan sudah beberapa upaya juga sudah dilakukan Indonesia dengan menerjunkan pasukan khusus TNI untuk operasi pembebasan pilot Susi Air itu.
Baca Juga: Pascasarjana IAIN Sorong Gelar Akademic Writing Hadirkan Pemateri Dosen UM Yogyakarta
Terakhir kali, operasi pembebasan ini memakan korban, di mana empat prajurit TNI gugur.
Mahfud MD menegaskan, Indonesia tidak akan berhenti dan mengalah kepada OPM.
"Penyanderan pilot Susi Air akan kita tangani sendiri secara internal," tegas Mahfud MD.
Mahfud MD menambahkan, ia yakin Indonesia bisa menangani urusan yang menyangkut harga diri NKRI.
Makanya, ia tak segan akan melakukan berbagai cara bersama TNI meski ada yang perlu pertaruhkan.
"Kita bisa lakukan itu, apapun taruhannya. Tidak boleh masuk dunia internasional di situ," tegas Mahfud MD.
Bukan tanpa alasan, ia menjelaskan jika Indonesia menerima bantuan dari luar negeri maka urusannya akan berhadapan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Jika kita terima bantuan dari luar negeri makan akan merembet ke PBB. Makanya bantuan dari berbagai dunia internasional bahkan yang disodorkan oleh LSM Internasional kita tolak,” tambah Mahfud.
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono turut menegaskan, TNI tak akan bisa dikendalikan oleh OPM.
Kendati operasi belum lama ini belum berhasil membawa pulang pilot Susi Air, pihaknya akan membuat strategi baru.
Baca Juga: Pertamina Patra Niaga Terapkan Skema 100 Persen Full QR Program Subsidi di Maluku dan Papua
Ia menjelaskan, TNI akan meminimalisir korban jiwa dalam operasi selanjutnya, khususnya masyarakat sipil.
"Langkah ini dilakukan agar proses tak menimbulkan korban jiwa dari masyarakat," bebernya.
Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) Soleman Ponto menyebut, negosiasi harus dilakukan.
Namun ia menegaskan, TNI perlu pintar-pintar agar upaya pembebasan pilot Susi Air tak sampai angkat senjata (bertempur).
"Jangan sampai ngajak negosiasi malahan mengangkat senjata," tegasnya.
Ponto menerangkan, Indonesia bisa saja bernegosiasi dan mampu memberi sejumlah uang kepada OPM Papua.
Hanya saja, masalah yang saat ini menjadi rumit adalah OPM meminta kemerdekaan dari nyawa seorang pilot.
“Kalau mereka meminta tebusan berupa uang, selain kemerdekaan, tentunya kita bisa melakukan negosiasi, tapi kalau merdeka pastinya tidak akan di berikan,” terang Ponto.
Ponto berkaca operasi yang dilakukan TNI sebelum telah memakan korban tewasnya empat Prajurit TNI.
Jika OPM Papua terus menekan kemerdekaan kepada Indonesia, masalah ini akan terus berkepanjangan dan korban akan terus berjatuhan.
Baca Juga: Indonesia Tolak Campur Tangan Internasional Terkait Penyanderaan Pilot Susi Air oleh KKB Nduga Papua
“Kita bisa melihat bahwa akibat meneyelamatkan satu pilot itu sudah berapa anggota TIN yang tewas dan sekarang menuntut merdeka di tukar dengan pilot itu, tentunya tidak akan bisa,” tambah Ponto. ***