: Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr Ir Hj Sitti Rohmi Djalillah, MPd yang juga ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) menegaskan, rilis angka kemiskinan NTB sebesar 13,8 persen belum sesuai dengan kondisi aktual masyarakat.
"Kalau melihat dari data yang belum valid dan tidak by name by address membuat data angka kemiskinan kita tidak sesuai dengan kondisi aktual", tegas Wagub dalam rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB di Hotel Lombok Raya, Mataram, Selasa (6/6/2023).
Bahkan Wagub sangat yakin angka kemiskinan NTB sesungguhnya berada dibawah 10 persen. Hal itu, seperti dikatakannya jika verifikasi dan validasi data kemiskinan segera diperbaiki dan mengingatkan keras agar pola pikir yang masih mengandalkan dan mengharapkan bantuan sosial turut menyumbang angka kemiskinan.
Baca Juga: Stunting dan Kemiskinan Ekstrem, Menko PMK Tausiyah Kebangsaan Gerakan Semesta Atasi Semua Itu
"Ini yang membuat angka kemiskinan kita tidak turun turun bahkan naik. Padahal data yang benar menyumbang perbaikan angka kemiskinan sampai delapan persen," tegasnya.
Baca Juga: Stunting dan Kemiskinan Ekstrem, Menko PMK Lakukan Pengecekan Progres Penanganan Penghapusan
Kepala Bappeda NTB, Dr Ir H Iswandi mengatakan, progres verifikasi dan validasi data angka kemiskinan ekstrim disepakati sesuai dengan rilis data BPS NTB sebanyak 176.029 jiwa. Data ini berbeda dengan rilis data angka kemiskinan ekstrim dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sebanyak 253.734 jiwa di NTB.
"Rapat koordinasi ini akan menyepakati menggunakan data angka kemiskinan ekstrim dari BPS NTB yang harus segera dilakukan verifikasi dan validasi data sesuai Inpres nomor 4 tahun 2022 agar target nol di 2024 tercapai," jelasnya.
Hadir pula dalam kegiatan tersebut seluruh bupati/ walikota se NTB, kepala OPD terkait Pemprov NTB, pimpinan lembaga terkait dan para multipihak yang menangani kemiskinan ekstrim di NTB. ***