: Prestisius, sebutan ini layak disandang Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam menata pengelolaan layanan informasi publik, sebagaimana yang diamanahkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Sejarah selama lima tahun mencatat Kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Dr, H. Zulkieflimansyah, SE, M.Si dan Dr. Hj. Siti Rohmi Djalilah, M.Pd (Zul-Rohmi) NTB memperoleh predikat Provinsi “Informatif”.
“Itulah alasannya, sebagai Provinsi Informatif, Nusa Tenggara Barat dalam membangun daerah sejak lima tahun terakhir dikelola dengan penuh. Karena pemimpin NTB, Gubernur dan Wakil Gubernur sangat terbuka dalam pengelolaan program pembangunan dan kesepakatan bahkan interaksi terkait informasi dengan masyarakat luas sangat baik," demikian Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB, Dr. Najamudin Amy, SSos, MM Minggu (6/8/ 2023).
Baca Juga: Komisi Informasi Pusat Tunjuk Empat Duta Keterbukaan Informasi
Pernyataan Dr. Najam tersebut menyampaikan kabar dihelatnya Rapat Koordinasi Nasional Komisi Informasi (KI) yang akan berlangsung di Provinsi NTB mulai 6 - 9 Agustus 2023.
Dikatakan, selama kepemimpinannya, Gubernur NTB selalu membuka ruang aksesibilitas bagi seluruh warga NTB untuk mendapatkan informasi dan merespon informasi masyarakat.Bahkan Gubernur NTB merupakan salah satu Gubernur yang cukup inovatif dalam menghadapi informasi.
Ia berharap sinergi dan kerjasama semua pihak untuk terus mewujudkan terwujudnya informasi publik di semua lembaga pemerintah maupun Badan Publik lainnya.Pemprov NTB akan terus mendorong informasi publik mellaui penguatan masyarakat yang memiliki kesadaran akan KIP dan pemerintahan yang terbuka.
Menurut Dr. Keterbukaan yang tidak hanya soal angka dan peringkat namun kehadiran pemerintah yang terbuka, menghasilkan kepercayaan publik.
“Dengan begitu, kesejahteraan masyarakat dapat terwujud karena masyarakat dan dunia usaha berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan memberi energi serta kontribusi sosial dalam mendukung setiap program pemerintah. Hal ini terlihat dari tingkat kepedulian masyarakat NTB yang tinggi di atas persyaratannya,” kata Najam.
Doktor Najam menjelaskan pula, secara kelembagaan terpilihnya NTB sebagai tuan rumah Rakornas KI selain karena prestasinya sebagai provinsi Informatif dalam lima tahun berturut-turut berturut-turut, NTB juga dikenal sebagai provinsi paling inovatif dengan layanan publik digitalnya serta memiliki indeks perolehan informasi keempat nasional.
Najam menjawab, korelasi adanya informasi dengan kesehatan masyarakat dijaminnya hak asasi masyarakat untuk mengetahui setiap informasi publik. Aplikasi seperti NTB Care dan NTB Mal selain 200 aplikasi lain yang dikembangkan, kini bisa bersaing dengan marketplace besar sebagai bagian dari pelayanan publik meningkatkan kesejahteraan masyarakat.***