Upaya Kumham Papua Barat Jadi Roll Model Anti Korupsi
MANOKWARI: Belakangan ini hampir semua institusi pemerintah dikejutkan dengan kasus-kasus korupsi yang merugikan negara. Karena itu aparat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kumham) Papua Barat memposisikan diri keluar di zona nyaman.
Hal itu seperti dikutip dari Humas Kumham Papua Barat yang dihubungi , Minggu (16/1/2022). Dijelaskan, institusi Kumham harus bebas dari korupsi nepotisme dan berbagai kegiatan yang terkait dengan unsur kejahatan.
Menurut rilis Kumham, Papua Barat sejak beberapa tahun lalu hingga 2022 ini tak ada yang namanya korupsi, kolusu dan nepotisme (KKN) di institusinya. Dan, seluruh aparat sipil negara (ASN) Kumham paham hal itu.
Kepala Kanwil Kumham Papua Barat, Slamet Prihanta, dalam deklarasinya, menegaskan, keluar dari zona aman ini tertuju pada aparat yang terkait langsung dengan masalah proyek.
Ia menegaskan, keluar dari zona nyaman ini ditujukan bagi kepala satuan kerja (satker) jajaran Kumham Papua Barat agar hindari perilaku koruptif. Memastikan setiap kebijakan yang diambil tidak menyalahi ketentuan dalam tugas pokok masing-masing.
Masyarakat Papua Barat saat ini memantau kinerja semua instansi Pemerintah di daerah ini termasuk Kanwil Kumham. Apapun yang dilakukan ASN Kumham menjadi panutan bagi yang lain. Khususnya masyarakat Papua Barat.
Kanwil Kumham di Papua Barat bersama institusi lain berupaya keras agar ASN-nya tidak melakukan kegiatan yang merusak citra pemerintah. Ini penting dilakukan untuk lebih menanamkan rasa cinta warga kepada pemerintah.
“Di mana pun ASN berada dalam melaksanakan tugas-tugasnya tentu mengatasnamakan pemerintah. Karena itu, paling diutamakan adalah disiplin kerja di berbagai bidang tugas. Karena dengan disiplin tinggi kinerja ASN menjadi lebih baik dan tentunya terpuji,”katanya.
Untuk mewujudkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan Kanwil Kumham di tanah Papua. Maka diharapkan ASN termasuk para Satker mampu bekerja maksimal untuk mewujudkan zona keluar dari perlakuan korupsi, kolusi dan nepotisme.
Kakanwil Prihanta, juga mengajak pejabat dan ASN instansi untuk bekerja sama dengan wartawan di daerah ini. Dengan melibatkan wartawan maka berbagai kegiatan yang dilakukan ASN Kanwil Kumham Papua Barat untuk negara terekspos ke publik.
“Dengan melibatkan insan Pers maka selain kegiatan ASN di sini terekspos ke publik tapi juga Pers termasuk salah satu institusi kontrol publik. Yang sudah pasti mengingat berbagai pihak harus mampu bekerja maksimal dan bersih dari KKN itu,”katanya.
Insan Pers juga diminta memberikan masukan-masukan yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa khususnya di Papua Barat. Karena dengan masukan dan inovasi baru akan memberikan pembelajaran kepada masyarakat untuk disiplin menjalankan kehidupan ini. ***