: Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aliansi Rakyat Bekasi (ARB) melaporkan tiga instansi di lingkungan Pemkot Bekasi ke Kejaksaan Agung (Kejagung) RI. Ketiga instansi tersebut yakni Disperindag, Dinas Pendidikan dan Perumda PDAM Tirta Patriot.
Sekjen DPP ARB Steven mengatakan, pihaknya membawa tiga dokumen ke Kejagung atas dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan instansi tersebut.
"Kami membawa sejumlah dokumen untuk ditindaklanjuti oleh Kejagung," katanya kepada , Kamis (7/4/2022).
Baca Juga: Jampidmil Kejagung Tetapkan IS Sebagai Tersangka Pelanggar HAM Berat Di Paniai Papua
Ia membeberkan perkara dugaan gratifikasi dan korupsi di masing-masing instansi. Diantaranya, yakni pertama penghilangan aset oleh Disperindag Kota Bekasi atas kegiatan revitalisasi Pasar Bantargebang. Kedua, anggaran perawatan water meter dan administrasi selama tiga tahun yang dilakukan PDAM Tirta Patriot. Ketiga, anggaran DAK Fisik Tahun 2021 pada Disdik Kota Bekasi.
"Surat pelaporan dugaan korupsi ini beserta bukti-bukti pendukung yang sifatnya valid berdasarkan observasi dan investigasi lapangan tim ARB selama 1 tahun terakhir ini," kata Steven.
Ia menjelaskan, pelaporannya ke Kejakgung, dikarenakan minimnya kepercayaan aparat penegak hukum di Kota Bekasi.
Baca Juga: Kejagung Setorkan Rp 253,3 Miliar Ke Kas Negara Dari PT IM2
"Makanya kami ke Kejagung untuk minta ditindaklanjuti kasus dugaan korupsi di Kota Bekasi," terangnya.
Ia menambahkan, tiga dokumen yang dibawa ARB telah diterima oleh staff pada bagian Persuratan dan Kearsipan Biro Umum Kejagung RI.
"Nantinya akan segera disampaikan ke Jaksa Agung melalui Staff Jaksa Agung, karena dalam surat tersebut tertuju kepada Jaksa Agung," kata Steven.
Baca Juga: Kejagung Perhatikan Unsur Merugikan Perekonomian Negara Dalam Kasus Korupsi
Ia juga berharap, agar Kejagung bisa segera mengusut dugaan korupsi terhadap pelaporan ARB. ***