: Ketua Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Bhasan menyikapi soal kebijakan mutasi yang tengah menjadi sorotan di kalangan anggota DPRD Kota Bekasi. Rencananya, sejumlah politisi Kalimalang itu akan melayangkan mosi tak percaya, hak interpelasi hingga mendorong gugatan ASN.
"Saya melihat semata-mata ada tendensi politik. Sehingga, pihak yang merasa keberatan tidak lagi mengedepankan nilai intelektual dan kecerdasan dalam konstitusi tata negara yang sah," katanya, Minggu (15/5/2022).
Ia mengatakan, kebijakan yang dilakukan Plt Wali Kota Bekasi tidak melanggar konstitusi. Lagi pula, lanjutnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah menyetujui usulan alih tugas jabatan atau mutasi pengisian kekosongan jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi.
DpBaca Juga: Bahas Draf Perwal PPDB, Komisi IV DPRD Kota Bekasi Usulkan Perbaikan Daya Tampung-Titik Koordinat
"Jadi, tidak pantas Plt Tri disalahkan," katanya.
Kondisi hari ini, kata Bhasan, birokrasi di lingkungan Pemkot Bekasi tidak bisa berjalan secara maksimal. Sebab, banyak posisi jabatan yang kosong.
"Seperti, ada beberapa OPD yang tidak memiliki kuasa pengguna anggaran secara penuh, hanya diisi oleh pelaksana tugas.
Baca Juga: DPRD Sebut IKU Rendah, Plt Tri: Kita Evaluasi Masih Ada Satu Tahun
"Ini kan, jalan satu-satunya harus diisi oleh pejabat definitif. Jadi, jangan salahkan Plt Wali Kota jika mengambil tindakan yang seyogyanya menjadi kebutuhan," katanya.
Ia pun berujar, kepentingan masyarakat lebih utama. Maka, Pemuda Lira mendukung penuh kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
Namun begitu, pihaknya juga berpesan kepada Plt Wali Kota Bekasi untuk tidak mengambil kesalahan dalam kebijakan mutasi. Terlebih, pihak Baperjakat serta legislatif harus dilibatkan dalam agenda mutasi tersebut.
Baca Juga: Uchok Sky Khadafi Minta Plt Tri Rotasi ASN Pemkot Bekasi
"Saya juga menekankan agar proses mutasi tidak ada aliran uang," pungkasnya.
Disegerakan Mutasi