: Komisi IV DPRD Kota Bekasi bersama Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) serta Telkom terus mematangkan formula dalam pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2022.
Evaluasi di tahun lalu, pelaksanaan PPDB online masih terkendala terutama sosialisasi jalur zonasi hingga penentuan titik koordinat calon peserta didik.
Pada Rabu (11/5/2022) sore, rapat persiapan PPDB hanya dihadiri oleh Disdik dan Disdukcapil setempat yang berlangsung di ruang Aspirasi, gedung DPRD Kota Bekasi.
Baca Juga: Komisi IV Minta Disdik Kota Bekasi Matangkan PPDB Online
Meski belum finalisasi, Komisi IV memberikan usulan kepada Dinas Pendidikan (Disdik) terkait perbaikan daya tampung. Diperkirakan akan lebih banyak calon peserta didik dibandingkan daya tampung sekolah yang ada.
"Ada beberapa perbaikan yang diusulkan Komisi IV. Minggu depan finalisasi, ada beberapa perubahan poin terkait daya tampung," kata anggota DPRD Kota Bekasi Evi Mafriningsianti.
Selain itu, Komisi IV juga mengevaluasi sistem PPDB online yang menampilkan titik koordinat tempat tinggal calon peserta didik. Hal ini berkaitan dengan pengukuran jarak sesuai zona yang sudah ditetapkan.
Baca Juga: Usai PPDB, KCD Jabar Fokus Tingkatkan Mutu Pendidikan
"Ini salah satu strategi penting untuk meminimalisir tingkat kesalahan dalam penentuan titik koordinat itu adalah dari titik foto rumah ditambah 20 meter. Jadi, ada toleransi untuk calon peserta didik," katanya.
Adapun titik koordinat yang dimaksud merupakan garis bujur dan garis lintang pada peta. Koordinat ini didapat dari pendataan Dapodik oleh masing-masing sekolah asal. Dalam beberapa kasus perubahan alamat domisili perlu kiranya memperbaharui juga letak titik koordinat tempat tinggal peserta didik.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Krisman Irwandi mengatakan, pihaknya bersama Komisi IV melakukan rapat pembahasan terkait draf Perwal PPDB.
Baca Juga: Peluncuran PPDB Online, Aparat Diingatkan Jaga Integritas
Namun terkait pembahasan persiapan PPDB yang dinilai Komisi IV terlambat, Krisman mengaku, bukan keterlambatan. Karena juga jadwal pelaksanaan PPDB tersebut pada awal Juni.
"Sekarang ini, draf Perwal (PPDB) ini sedang diajukan ke Provinsi Jawa Barat. Kan sekarang beda, karena Plt Wali Kota Bekasi. Makanya, diajukan ke Provinsi," ucapnya.