: Ribuan pekerja Pertamina yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia (SPPSI) Jakarta bakal menggelar demonstrasi damai di Kementerian BUMN dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kamis besok (16/2/2023).
Demonstrasi damai ini adalah buntut keputusan kementerian BUMN yang dianggap melakukan privatisasi pada PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), melalui penawaran perdana saham kepada publik atau initial public offering (IPO).
Hal itu dikatakan Ketua SPPSI Jakarta Muhammad Anis kepada wartawan usai potong tumpeng Ulang Tahun Ke 22 SPPSI DKi Jakarta di kantornya, Rabu (15/2/2023).
Baca Juga: Ketegasan Erick Thohir Soal IPO BUMN: Jangan Sekedar Gaya-Gayaan
Menurut Anis, ada sekitar 1.500 massa yang akan melakukan aksi damai di kedua lembaga tersebut.
Rinciannya, 1.050 dari kalangan pekerja Pertamina, dan sisanya 450 orang dari unsur masyarakat serta mahasiswa yang merasa prihatin dengan kebijakan Menteri Erick Tohir itu.
“Kami akan melakukan aksi damai di Kantor Kementerian BUMN dan OJK untuk menolak rencana IPO,” ujar Anis saat jumpa pers di kantornya, kawasan Gambir.
Baca Juga: 25 Tahun IPO Telkom Anniversary
Menurut Sekjen SPPSI DKI Jakarta Albana Ala, aksi damai menolak IPO PGE itu telah didukung 25 anggota Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) di seluruh Indonesia.
Lebih lanjut Anis mengatakan, belum ada sejarahnya saham BUMN yang dilepas ke publik justru memberikan keuntungan bagi pemilik mayoritasnya, yaitu pemerintah/ negara.
"Sebagai contoh PT Indosat yang awalnya berstatus BUMN namun kini sahamnya telah dijual ke publik, kantornya di ring satu lho," ucapnya.
Baca Juga: 2.757 Pekerja Chevron Pacific Indonesia Jadi Pekerja Pertamina Grup
“Apakah teman-teman melihat suatu perkembangan dari BUMN setelah dilakukan IPO itu akan seperti apa? Pengawasan kita (pemerintah) akan semakin hilang karena itu bukan lagi milik negara,” katanya.
Anis mengaku, tak tahu pasti alasan Kementerian BUMN dan pertimbangan OJK yang ingin melakukan IPO kepada PT PGE.
Dia juga heran, rencana IPO hanya dibekali oleh keputusan dari Menteri BUMN.
Baca Juga: Kerja Sama dengan BUMN Digalakkan, NPL BUMD Nomor Satu Pemprov DKI Turun Menjadi 1,75 Persen,
“Kami akan meminta pendapat dari Kementerian BUMN dan OJK untuk memastikan bahwa proses ini berlangsung dengan baik, karena sepanjang sepengetahuan kami proses pelepasan aset negara itu bukan seperti ini,” katanya.
“Kami juga belum melihat proses dari holding sub holding pelepasan aset negara hanya dibekali kertas keputusan menteri,” tuturnya.
Selain itu, Anis menilai tidak ada urgensi bagi pemerintah untuk melakukan IPO terhadap PT PGE.
Baca Juga: Menteri BUMN Erick Thohir Ungkap Harga Asli Pertalite
Dia menduga, terdapat kepentingan kelompok atau swasta karena PT PGE tidak pernah kesulitan mendapatkan mitra strategis dalam setiap proyek pengembangan bisnisnya.
“Belum lagi jika berbicara prestasi, telah memiliki citra yang sangat baik di mata stakeholder. Lain lagi jjika berbicara transparansi dan akuntabel, PT PGE selalu diaudit oleh aparat pengawas pemerintah, yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),” ucapnya.
Dia menambahkan, aksi korporasi tersebut tidak berlandaskan kajian yang prudent (bijaksana) dan tanpa due dilligence (uji tuntas) yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian berpotensi adanya pelanggaran atas hukum dan cenderung menguntungkan sekelimpok golongan tertentu, bukan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat umum.
“Patut diduga pula bahwa akan terjadi lagi aksi korporasi serupa terhadap badan usaha strategis lainnya yang merupakan cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak di tubuh Pertamina,” ucapnya.
Ada informasi valid, PGE baru saja melakukan bookbuilding sebagai upaya menjadi perusahaan terbuka, yang berlangsung 31 Januari 2023 hingga 9 Februari 2023. Emiten dengan kode saham PGEO melepas sebanyak-banyaknya 25 persen saham ke publik dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO.
Rencananya PGE akan melepas sebanyak-banyaknya 10,3 miliar saham biasa dengan harga pelaksanaan penawaran perdana dengan kisaran Rp820 sampai dengan Rp945 per saham.
Melalui IPO, PGEO menargetkan perolehan dana sebanyak-banyaknya Rp 9,78 triliun.
Hasil IPO ini nantinya akan digunakan oleh perseroan salah satunya untuk kebutuhan belanja modal (capital expenditure/capex).
Sementara itu, sebanyak 1,50 persen atau 630,39 juta saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum untuk program opsi pembelian saham kepada manajemen dan karyawan. ***