Oleh : Yus Dharman
: Maksud dan Tujuan manusia bernegara adalah untuk hidup harmonis mudah mendapatkan pekerjaan, pendidikan, jaminan kesehatan, jaminan hari tua yang nyaman dan sebagainya.
Hal tersebut dapat tercipta apabila hukum dijadikan panglima (recht Staat) bukan di otak-atik untuk melanggengkan kekuasaan agar tercipta penguasa otoriter kemudian menindas Rakyat (Machtstaat).
Dalam Negara Modern yg demokratis,
Partai Politik merupakan pilar Demokrasi, menuju kebebasan berpendapat, berserikat, melakukan unjuk rasa, beroposisi, dan sebagainya. Partai Politik juga merupakan pintu masuk masyarakat biasa menjadi penyelenggara pemerintahan/Pejabat publik, Presiden, Wapres, melalui Pemilu yg Luber dan jurdil, dan pejabat turunan nya yaitu, Menteri, DIRUT & Komisaris BUMN, dan sebagainya.
Oleh sebab itu Negara harus hadir untuk menutupi kelemahan mendasar di tubuh partai politik yaitu Rekrutmen, Kaderisasi, Pengelolaan keuangan, managemen konflik dsb. Distribusi kader pada jabatan-jabatan strategis jangan karena berdasarkan like & dislike tapi harus berdasarkan uji kelayakan yg patut sesuai kemampuan kandidat.
Baca Juga: Zamrud Khatulistiwa Milik Siapa?
Hal tersebut wajib dibenahi segera dan diatur dalam Undang-Undang ttg partai Politik secara rigid.
Bagi anggota Legislatif yg konsisten menjalankan Sumpah jabatan berpihak pada kepentingan rakyat, jangan dianggap vokal, harus dilindungi oleh peraturan dan Perundang-undangan, sehingga tidak dg mudah di recall oleh pimpinan Partai pengusungnya kecuali yang melakukan tindak pidana.
Negara juga harus cawe-cawe untuk segera membuat Undang-Undang pembiayaan partai politik agar para pengurus nya tidak seradak seruduk kiri kanan cari pendanaaan
seumpama seorang istri, harus di nafkahi dan diberikan fasilitas yang baik agar bisa menjaga kesucian dan kehormatan nya, Rahim yang terjaga dengan baik, akan melahirkan anak-anak baik dan terhormat.
Jangan seperti sekarang, parpol di biarkan liar menghidupi dirinya sendiri bahkan ada yg melacurkan diri demi kekuasaan dan uang. Dampaknya Rekrutmen dan kaderisasi di tubuh partai Politik asal-asalan,
asal bayar ke Ketum dan Sekjen, langsung dapet no urut atas, serta bisa di calonkan untuk tingkat 2, tingkat 1 hingga nasional di executive, begitupun di Legislatif.
Kemudian saat kontestasi pun asal berani beli suara dijamin terpilih tidak perlu susah payah melakukan kampanye. Maka jangan heran kalau lahir pemimpin- pemimpin busuk yg merongrong kedaulatan bangsa yg hanya memikirkan kepentingan jangka pendek diri, keluarga dan kroni-kroninyaWong lahir dari Rahim yang kotor!
Baca Juga: Money Politics Dilegalkan? Oh Nooooo...
Saat ini yang bisa jadi Pejabat hanya orang kaya atau org yang punya bohir. Rakyat yg tidak punya uang puluhan milyar bahkan trilyunan jangan harap bisa ikutan nyaleg, nyabup, nyagub dan nyapres meskipun ber prestasi dalam lingkungan kemasyarakatan.
Biaya politik seorang caleg mulai dari bergabung di parpol, pencalonan, kontestasi, sampai terpilih tingkat nasional menghabiskan uang kira-kira 30 s/d 50 Milyar.Kata Masinton anggota DPR dari PDIP dalam Talk Show di kanal youtube Chanel Akbar Faisal uncensored.
Sedangkan take home pay yang akan diterima ketika menjabat sebesar Rp 50jt/bln. Itu belum dipotong iuran partai yg besarnya bisa mencapai 30% dari take home pay. dengan masa jabatan 5 tahun, jika kita total jumlah penghasilan seorang anggota dewan adalah kurang dari Rp 3 Milyar, masuk akal kah?