: Anggota DPR RI Robert Kardinal mengimbau PJ Kepala Daerah di Papua Barat Daya harus mematuhi instruksi Presiden terkait berbagai permasalahan Pemilu 2024.
Selain menjaga netralitas Pemilu 2024 tapi juga anggaran dan logistik dipersiapkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pasalnya kata Kardinal waktu Pendek. Sedangkan logistik Pemilu harus tiba di lokasi sebelum pelaksanaan Pemilu.
Baca Juga: BRI Berhasil Gaet 43.237 Pengguna QRIS di Papua - Luar Biasa
Hal ini menurut Kardinal penting diprioritaskan karena banyak masalah yang terjadi terkait lambatnya kucuran dana Pemilu.
Ini juga ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pengarahan terkait Pemilu 2024 kepada 197 penjabat (pj) kepala daerah dari seluruh Indonesia.
Jokowi meminta para pj kepala daerah untuk tidak mengintervensi Pemilu 2024.
"Yang terakhir, yang keenam masuk ke tahun politik pemilu. Saya minta gubernur, bapak ibu, bupati, wali kota berikan dukungan pada tugas-tugas KPUD dan Bawaslu, tapi tidak mengintervensi apapun," kata Presiden.
Baca Juga: Sebagian Kantor Bupati Jayapura Hangus Terbakar
Dikatakan Presiden PJ Kepala Daerah membantu anggaran segera, disegerakan, demikian Presiden Jokowi.
Presiden juga meminta para pj kepala daerah untuk tidak memihak. Presiden meminta pimpinan daerah untuk memastikan aparatur sipil negara (ASN) netral.
"Dan juga saya minta jangan sampai memihak. Itu dilihat loh hati-hati. Bapak ibu dilihat. Mudah sekali kelihatan bapak ibu memihak atau ndak. Krik sudah. Dan juga pastikan ASN itu netral," ujarnya.
Jokowi juga meminta para pj kepala daerah untuk menjaga kerukunan. Dia ingin mereka untuk segera menyelesaikan percikan-percikan yang berkaitan dengan politik.
Baca Juga: Agustinus Ofias OAP Sebut Kader Golkar Anggota DPR RI Robert Kardinal Malaikat Diutus bantu Orang Papua
"Yang terakhir menjaga kerukunan di tingkat bawah. Segera selesaikan kalau ada percikan-percikan yang berkaitan dengan politik. Selesaikan dengan baik. Saya akan terus mengikuti kerja dan tugas bapak ibu semuanya. Jika ada masalah segera sampaikan ke Mendagri," tutur Jokowi.
"Kalau kelas berat langsung ke saya sehingga kita bisa bantu. Tapi kalau urusan-urusan yang kira-kira bisa diselesaikan sendiri, nggak usah dikit-dikit ke Mendagri, dikit-dikit ke pusat. Selesaikan sendiri dan saya merasa bapak ibu semuanya mampu menyelesaikan itu," imbuh dia.
Mendagri
Mendagri Tito Karnavian mengungkap arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada penjabat (Pj) kepala daerah. Arahan Jokowi terkait Pj kepala daerah adalah untuk mendukung gelaran Pemilu 2024.
Baca Juga: Sekda Raja Ampat Yusuf Salim Bikin Pembohongan Publik Terkait KTP Pasien Anak Gagal Anus Orang Asli Papua
"Paling penting yang saya ingin sampaikan, jam 10.00 di Istana, Bapak Presiden memberikan arahan kepada seluruh penjabat yang dilantik 48 orang, gubernur, bupati, wali kota.
Dari beberapa poin yang disampaikan beliau, saya ingat betul 5 poin, poin terakhir adalah pemilu dan Pilkada 2024," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu.
"Beliau memerintahkan seluruh penjabat kepala daerah yang ditugaskan di situ untuk mendukung pelaksanaan pemilu dan pilkada 2024. Beliau tidak ingin mendengar nanti, kalau pilkada kan dibayar oleh APBD, jangan sampai nanti tidak tersedia, maka harus diprogramkan betul dalam APBD," imbuhnya.
Selain itu, diperlukan dukungan terkait logistik Pemilu 2024. Aparatur negara, kata Tito, harus mendukung distribusi logistik Pemilu 2024.
"Kemudian dukungan-dukungan tadi seperti sarana prasarana, bahkan hal untuk masalah distribusi logistik saya mendampingi Bapak Presiden pada saat KPU audiensi, beliau menyampaikan TNI/Polri, BNPB, pemerintah daerah mendukung distribusi logistik," ujarnya.
Baca Juga: Wartawan itu Pejuang atau Pecundang
Ketika masa kampanye pendek, menurut Tito, problemnya ada dua, yaitu pengadaan logistik dan distribusi yang harus tepat sampai sebelum hari pelaksanaan 14 Februari 2024.
Tito pun mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi meminta KPU menyiapkan daftar kebutuhan Pemilu 2024. Jokowi, kata Tito, menyiapkan aturan hingga pengadaan.
"Jadi regulasinya beliau siapkan kalau memang diminta bahkan beliau minta kepada KPU silakan buat drafnya nanti kita kaji drafnya, termasuk beliau siap memfasilitasi, menandatangani Perpres, untuk masa lelang, bahkan dianjurkan oleh beliau menggunakan e-katalog supaya mempermudah pengadaan kalau e-katalog tanpa perlu lelang," ucap Tito.
Baca Juga: Banyak Praktik Diduga Korupsi di Maluku Kini Pejabat Dinas Kominfo Kota Ambon Diperiksa Kejaksaan
Tito menceritakan bahwa Jokowi meminta sebanyak mungkin dari anggaran logistik menggunakan produk dalam negeri. Semisal, seperti kertas dan pena, produksi dalam negeri, menurut Tito, banyak sehingga tidak mengimpor.
"Selain regulasi beliau meminta kepala-kepalada daerah membantu sarana prasarana yang bisa mendukung kelancaran logistik pengadaan maupun distribusi termasuk mengembangkan UMKM, memproduksi barang-barang logistik pilkada. Saya kira komitmen bapak presiden sangat mendukung Pemilu 2024," ujarnya. ***
Baca Juga: Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sorong Lantik Pengurus KPWI 2023 - 2027