: Calon Presiden (Capres) Anies Baswedan menilai kebebasan dalam berdemokrasi di Indonesia mengalami penurunan. Jika kritik itu mati atau dimatikan maka yang terjadi adalah kualitas kebijakan mengalami penurunan.
Menurut Anies, kritik dibutuhkan dalam sebuah pemerintahan. Karena kritik itu akan mencerdaskan masyarakat dan kritik itu akan memaksa pembuat kebijakan untuk selalu mengkaji mana yang lebih baik.
"Jadi kami memandang kebebasan ini menjadi salah satu hal yang penting untuk dikembalikan. Jangan sampai menyebut Indonesia dengan istilah wakanda, dengan istilah konoha hanya karena kita tidak berani menyebut nama Indonesia karena khawatir ada undang-undang ITE yang memprosesnya," jelas Anies Baswedan dalam Dialog Terbuka Muhammadiyah Bersama Calon Pemimpin Bangsa di Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Solo, Rabu (22/11/2023).
Baca Juga: Yenny Wahid Ungkap Pilihan di Pilpres 2024, Mencari Pemimpin Cepat dan Pemberantas Korupsi
Di acara dialog yang juga dihadiri cawapres Muhaimin Iskanda (Cak Imin) itu, Anies menyebut Undang-Undang yang membelenggu kebebasan itu ke depan akan akan direvisi. Dirinya juga melihat pentingnya untuk bisa mengembalikan kewibawaan bernegara dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika politik.
"Etika bernegara yang kita saksikan akhir-akhir ini mengalami erosi . Maka komitmen itu harus dijaga," jelasnya lagi.
Hal ini berarti menjaga agar kepentingan-kepentingan non negara jangan sampai mendominasi keputusan-keputusan yang diatur oleh pemerintah.
"Dalam bahasa sederhana teknokrasi yang akan memimpin proses, baru kemudian keputusan politik, baru kemudian pasar mengikuti," katanya.
Dalam pidatonya, Anies juga menyoroti pertumbuhan ekonomi yang tumbuh tetapi tidak merata. Dirinya mengistilahkan, kue semakin besar tetapi potongan kuenya tidak merata.
"Kami ingin melakukan perubahan, sehingga kue membesar dan potongan merata. Itu artinya pemerataan, jadi pendekatan harus berubah dengan pemerataan dan keberlanjutan," katanya lagi.
Baca Juga: Dandim Rico Ricardo Sirait Instruksi Netralitas TNI di Pemilu 2024: Laporkan Saya
Dalam acara yang digagas Muhammadiyah tersebut, juga dihadiri Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir.
Pasangan nomor urut satu itu juga berhadapan dengan lima orang panelis. Yakni Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur Saad Ibrahim, Rektor UMS Sofyan Anif, Mantan Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada, Peneliti senior dari LIPI Siti Zuhro dan Zuly Qodir.