: Juru Bicara (Jubir) Tim Kampanye Nasional (TKN) Pasangan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran, Puteri Komarudin merespons pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI-P) sekaligus Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri Megawati dan para pendukungnya saat mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Relawan Ganjar - Mahfud di Jiexpo, Kemayoran, Jakarta, dengan menyebut bahwa sikap penguasa saat ini seperti penguasa Orde Baru.
Saat menjawab pertanyaan Host Program Kontroversi, Zilvia Iskandar, Puteri Komarudin yang menjadi narasumber bersama narasumber lainnya mencoba berdiplomasi bahwa apa yang disampaikan Ketum partai berlogo Banteng Moncong Putih terkait Neo Orba sejatinya adalah nasihat buat kita semua, sebagai anak bangsa.
Srikandi Milenial Golkar ini menjadi narasumber dalam program acara dialog Metro TV bertajuk ‘Pilpres Damai, Wasit Jangan Jadi Pemain’.
Selain Puteri, narasumber lainnya, adalah Chico Hakim (TPN Ganjar-Mahfud), Dahliah Umar (Ketua DPP PPP), Gamal Albinsaid (Ketua DPP PKS), Dedek Prayudi (Ketua DPP PSI), dan Ahmad Khoirul Umam (Pengamat Politik).
“Bagi kita itu jadi nasihat yang bagus buat kita semua yang sedang menjalankan atau juga menjadi mitra eksekutif di parlemen saat Pemerintahan di pimpin Pak Jokowi. Artinya, kita saat ini jadi bagian dari pemerintahan Era Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Baik PDI-P, PPP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN, Hanura, PSI, PBB, kecuali PKS yang tidak dalam pemerintahan. Kita semua sama-sama menjaga demokrasi masih berada dalam rel-nya,” ujar Puteri yang juga Anggota Komisi XI DPR RI ini.
“Kita juga tidak menyalahgunakan kekuasaan yang sekarang kita sedang pegang di masing-masing pos kementerian ataupun lembaga. Dan tetap mengedepankan asas transparansi dan juga keadilan dalam menjalankan tugasnya masing-masing,” imbuh Puteri.
Saat Zilvia Iskandar melontarkan pertanyaan dan ingin mengejar jawaban Ketua DPP Partai Golkar ini tentang pemerintahan sekarang seperti mirip orba?
Puteri dengan dengan tegas mengatakan bahwa pendapat dan pandangan tersebut tidak benar.
“Saya katakan tidak yah. Kalau kita lihat era demokrasi saat sekarang dengan kebebasan berpendapat, penggunaan media sosial untuk melontarkan pendapat cenderung tidak ada reserve sangat berbeda dengan apa yang dikatakan saat Orde Baru. Terutama di antara generasi muda -karena saya juga bagian dari generasi ini- menjadi sangat sangat normal sekarang dan tidak ada yang menghalang-halangi kita saat ini untuk berekspresi dan menyampaikan pendapat maupun sikap politik baik di media mainstream maupun media sosial saat ini,” urai politisi perempuan Beringin yang mewarisi talenta sang ayah, Ketua DPR RI ke 17, Ade Komarudin ini.
Lebih lanjut Puteri mengatakan, kalau masyarakat melihat penggunaan aparat penegak hukum "cawe-cawe" urusan Pemilu justru publik pun juga mendengar ada juga pihak-pihak tertentu yang menggunakan aparat untuk melanggengkan kekuasaannya dalam pemilu nanti.
“Itu pun sudah kita telaah dan sedang kita laporkan ke Bawaslu. Jadi dengan adanya mekanisme pelaporan dugaan kecurangan pemilu ini misalnya justru kita bisa sama-sama menggunakan forum ini supaya kita bisa menggunakan kepala dingin dan melaporkan kalau ada dugaan kecurangan tersebut di Paslon lain,” tegas Wakil Rakyat Senayan Dapil Jabar VII (Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta) ini.
Puteri juga optimistis, saat ditanya apakah yakin pemilu kali ini bisa damai dan tanpa ada kecurangan. Ia pun mengajak semua pihak untuk sama-sama proaktif mengawasi, melaporkan, dan ikut mengawal proses Pemilu 2024.
“Karena kawan-kawan di sini (di forum diskusi "Kontroversi" -red), seperti PPP juga masih ada yang menjabat menteri, PDI-P masih ada 7 menteri di Kabinet Indonesia Maju. Jadi kita bisa sama-samalah memberikan sistem cek and balances. Supaya tidak ada yang menyelenggarakan kecurangan dengan posisinya masing-masing,” tunjuknya.
“Dan kalau misalnya di bilang ada kecurangan di zaman Orba. Jangan lupa sistem kepemiluan saat itu berbeda jauh dengan saat sekarang. Saat itu memang tersentralisasi dan kekuatannya pada satu partai. Kalau sekarang, kita sama-sama mempunyai kekuatan yang equal kan. Jadi tidak ada yang merasa paling mendominasi atau memonopoli,” imbuh Puteri.
Karena itu, Alumni University of Melbourne ini mengajak semua pihak, untuk memastikan bahwa yang diadu dalam kontestasi politik 5 tahunan sebagai pengejawantahan demokrasi di Indonesia sejatinya adalah gagasan dan bukan otot, agitasi, provokasi yang tidak subtansial.
“Jadi biarlah generasi muda yang sekarang sedang disanjung-sanjung oleh gimmick politik itu, lebih fokus kepada gagasan dan narasi masing-masing Paslon Presiden dan Wakil Presiden sudah bisa disampaikan di masing-masing platform medianya. Jadi tidak ada gimmick yang sifatnya terfokus pada hanya gimmick saja . Saya rasa Paslon nomor 1, 2 dan 3 sama-sama memiliki komitmen untuk menyebarkan informasi subtansial soal narasinya di platformnya masing-masing,” pungkasnya. ***