: Upaya gerakan Petisi 100 dan beberapa orang yang mengatasnamakan rakyat, untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo merupakan halusinasi politik di tengah pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2024.
Tindakan itu merupakan tanda kepanikan, pesimisme dan kekalahan dalam kontestasi demokrasi di Indonesia.
Hal ini diungkapkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Prabowo Mania Jawa Timur Bambang Widjanarko Setio kepada wartawan, Sabtu (20/1/2024).
Baca Juga: Organ Relawan G-Nesia Gaet Gen Z dan Milenial untuk Kemenangan Prabowo GIbran
Bambang menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama dalam berdemokrasi. Tapi, jalan demokrasi harus sesuai dengan aturan dasar konstitusi, UUD 1945, Pancasila dan peraturan lainnya yang telah disepakati.
“Sangat tidak bijaksana dan terkesan tidak cerdas bila mereka yang mengatasnamakan rakyat yang berjumlah seribuan orang itu justru menabrak hukum tata negara, bersikap arogan dan destruktif untuk kepentingan kelompoknya saja. Mereka berupaya merusak stabilitas nasional, stabilitas politik dan mengganggu jalannya demokrasi Pancasila di Indonesia,” kata Bambang.
Karena itu, kata Bambang, berdasarkan analisa politik, gerakan Petisi 100 dan beberapa aktivis dan politisi itu menjadi “kuda tunggangan” salah satu pasangan capres-cawapres.
“Cara-cara yang mereka lakukan bisa dikatakan jauh panggang dari api. Kalau dalam berpolitik dan berdemokrasi mengedepankan berbagai cara, apa jadinya masa depan negara, masyarakat dan bangsa Indonesia ke depan? Apalagi kalau dalam berpolitik mereka hanya menggunakan hawa nafsu atau syahwat politik. Seluruh rakyat Indonesia yang pada akhirnya justru akan menghadapi gerakan politik destruktif itu,” kata Bambang.
Saat ini, menurut Bambang, masyarakat Indonesia sudah cerdas dalam berpolitik. Masyarakat sudah memahami dan mengerti apa yang harus dan sebaiknya dilakukan.
“Rakyat sangat faham, dimensi politik dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa sangat berpengaruh. Kalau hanya sebagian kecil dari 275 juta jiwa penduduk Indonesia, melakukan tindakan politik destruktif dan mendegradasi kepentingan nasional, sudah pasti rakyat tidak bisa membiarkan dan akan menghadapinya,” kata Bambang.
Di sisi lain, Bambang mengatakan bahwa rekayasa politik untuk memakzulkan atau menjatuhkan Presiden Joko Widodo, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Terkait hal ini, para pakar hukum tata negara butuh proses panjang untuk sampai pada tujuan pemakzulan.
“Presiden Joko Widodo adalah produk demokrasi dan dipilih secara langsung oleh rakyat Indonesia. Karena itu, keberhasilan Jokowi selama hampir 10 tahun ini, menjadi sesuatu mengganggu bagi beberapa kelompok politik lainnya,” kata Bambang.
Apalagi, Bambang menambahkan, ketika Jokowi mendukung pencapresan Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Bahkan, Capres Prabowo didukung oleh Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat dan Partai Bulan Bintang serta PSI.
Baca Juga: Redam Ketegangan di Laut China Selatan, Komunikasi dan Negosiasi ASEAN - China Perlu Dilanjutkan