: Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) mengatakan soal aturan presiden dan menteri boleh berkampanye dan memihak dalam Pemilu 2024, asal tidak menggunakan fasilitas negara. Menanggapi hal itu, budayawan Butet Kartaredjasa menyebut sikap tersebut nirmoral.
Pernyataan itu disampaikan Butet dalam sambutannya di awal pentas budaya bertajuk 'Musuh Bebuyutan' yang digelar di Taman Budaya Yogyakarta, Rabu (24/1/2024).
Mulanya, Butet mengatakan pentas budaya itu merupakan program untuk menjalankan kebudayaan sebagai rumah bersama untuk menghayati ke-Indonesia-an.
"Jadi ibadah kebudayaan program kami ini adalah ikhtiar kami untuk menggunakan jalan kebudayaan sebagai rumah bersama, untuk menghayati ke-Indonesia-an kita," kata Butet Kartaredjasa.
Baca Juga: KH Ikhsan Abdullah: Produk Global Terafiliasi Israel Wajib Diboikot
"Jadi belajar menjadi Indonesia bisa melalui jalan politik, bisa melalui jalan hukum, tapi kebudayaan itu menjadi jalan alternatif," imbuh dia.
Butet lalu menuturkan dirinya mengutip ucapan ulama Ahmad Mustofa Bisri atau Gus Mus, yakni Presiden RI ke-1 Sukarno menjadikan politik sebagai panglima, kemudian sementara Presiden RI ke-2 Soeharto menjadikan ekonomi sebagai panglima. Butet berharap presiden RI yang akan datang menjadikan budaya sebagai panglima.
"Yang mengatakan Bung Karno menjadikan politik sebagai panglima, Pak Harto menjadikan ekonomi sebagai panglima. Harapan kami Presiden mendatang menjadikan kebudayaan sebagai panglima," ujarnya.
Baca Juga: Pemilu 2024, Politisi PDIP Ingatkan Masyarakat Jangan Mau Dibeli
Menurutnya, jalan kebudayaan memiliki sandaran moralitas. Dia menyebut bisa saja jalan kebudayaan menyelesaikan masalah politik dan hukum.
"Jadi kalau (budaya-red) sudah jadi panglima, aman aja. Kalau ada apa-apa nanti, minta tolong kepada kebudayaan. Kalau misalnya di tahun politik ini ada masalah-masalah yang tidak bisa selesai secara hukum dan politik, jalan kebudayaan akan menolong. Karena di dalam kebudayaan, kita harus punya sandaran moralitas," jelas Butet.
Butet lalu menyinggung ucapan Jokowi soal presiden dan menteri boleh berkampanye dan memihak di kontestasi politik, asal tak menggunakan fasilitas negara. Dia berpendapat ucapan Jokowi sebagai bentuk kejujuran yang nirmoral.
"Jadi pertunjukan kita malam ini juga bisa kita artikan sebagai semacam syukuran. Syukuran karena tadi pagi kita mendengar satu pernyataan yang keren," ujarnya.
"Bahwa seorang presiden boleh berkampanye dan memihak, keterusterangan ini kita syukuri, karena nirmoral," pungkas Butet.***