: Tak rela mahasiswa sebagai calon intelektual penerus bangsa terjerat pinjaman online (Pinjol) karena kesulitan membayar biaya kuliah, Anggota Komisi XI DPR Fraksi Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin meminta pengelola Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta membantu kesulitan mahasiswa dan mencarikan solusi terbaik bagi mereka agar tidak kandas kuliah gara-gara tidak bisa bayar UKT atau Uang Kuliah Tunggal.
Srikandi Milenial Baringin ini angkat bicara atas hebohnya sejumlah mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) yang menggelar aksi demonstrasi terkait skema pinjaman online yang ditawarkan kampus untuk membayar Uang Kuliah Tunggal .
Puteri menyarankan agar pengelola ITB bisa bekerja sama dengan bank negara mengingat Perguruan Tinggi Negeri (PTN) terkemuka ini telah banyak melahirkan para tokoh bangsa yang merupakan aset negara karena keberadaan alumninya yang keren berkiprah di hampir semua institusi negara dan swasta ini.
"Seharusnya Pemerintah dan ITB bisa bekerja sama dengan bank milik negara maupun Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk merumuskan inovasi skema pembiayaan, seperti pinjaman bagi pelajar dengan bunga 0 persen (student loan), seperti yang sudah diterapkan di Amerika Serikat," ujar Puteri kepada di sela-sela kampanye akbar Partai Golkar bersama Cawapres Gibran Rakabuming Raka dengan Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Waketum Golkar Ridwan Kamil dan Ketua DPD I Partai Golkar Jabar Ace Hasan Syadzily di salah satu Dapil Jabar VII di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Minggu (4/2/2024).
Puteri menegaskan dengan adanya kejadian ini, perlu segera merumuskan alternatif- alternatif pendanaan perkuliahan lain.
"Tentunya dengan memerhatikan aspek mitigasi risiko yang baik sehingga tidak merugikan semua pihak," jelasnya.
OJK Diminta Monitoring
Puteri sejatinya menyayangkan pilihan yang ditawarkan ITB kepada mahasiswanya yang terlalu grusa-grusu (tanpa pertimbangan lebih bijak dan berdampak).
Legislator Senayan di Komisi Keuangan dan Perbankan ini menyarankan agar ITB juga mengadakan kegiatan produktif untuk meringankan biaya mahasiswa.
"ITB perlu memberikan alternatif pendanaan lain, selain melibatkan pinjol. Karena semestinya pinjol lebih tepat untuk kegiatan produktif, seperti kegiatan ekonomi. Jadi bukan untuk kepentingan pendidikan," tandasnya.
"Kami khawatir jika UKT mahasiswa bisa diselesaikan melalui pinjol. Nantinya bisa semakin membebani mahasiswa dengan bunga pinjaman maupun denda keterlambatan cicilan. Sekalipun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan besaran bunga pinjaman tersebut sudah sesuai ketentuan," imbuh Puteri.
Puteri pun mengungkap bahwa OJK telah memanggil pihak pinjol terkait untuk diklarifikasi masalah tersebut. Untuk itu, Puteri mengapresiasi langkah cepat tersebut.
"Kami ingatkan agar OJK terus memantau hal tersebut guna menjamin pemenuhan perlindungan dan edukasi bagi konsumen. Termasuk menyiapkan skema mitigasi risiko seperti restrukturisasi, apabila nantinya dibutuhkan untuk mengantisipasi gagal bayar," kata Caleg DPR RI nomor urut 1 Partai Golkar untuk Dapil Jabar V (Kabupaten Bekasi, Karawang, dah Purwakarta) ini. ***