J'elang hari pencoblosan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 pada Rabu (14/2/2024), Forum Dialog Nusantara (FDN) menggelar diskusi yang bertajuk Pilpres dan Memulihkan Distorsi Kompetisi Menjadi Kompromi yang dihelat di Perpustakaan Habibie dan Ainun, Jakarta, Rabu (7/1/2024).
Dalam diskusi FDN kali ini menghadirkan
Para Pasangan Calon (Paslon) Pilpres yang diwakili oleh Tim Paslon 01 Anies-Muhaimin (Amin): Sudirman Said, SE.MBA (Co-Capten Amin), 4 Paslon 02 TKN Prabowo-Gibran:5 Nusron Wahid , SS, MSi (Sekretaris Eksekutif TKN) yang diwakili Muhammad Siroj (Anggota Dewan Pakar TKN) dan Tim Paslon 03 TPN Ganjar-Mahfud: Dr Ir Hasto Kristiyanto, MM (Sekretaris Eksekutif TPN) didampingi Wakil Sekretaris Paslon 03 Dr Ir Heru Dewanto, ST. MSc (Eng) IPU.
Sedangkan sebagai host diskusi FDN sekaligus welcome speech disampaikan oleh Dr Ing Ilham Habibie, MBA selaku Ketua Dewan Penasihat FDN/Kepala Britek Kadin Indonesia yang didampingi Direktur Eksekutif FDN Justino Djogo, MA.MBA.
Panel diskusi juga dihadiri pengamat politik Zulfan Lindan, akademisi Prof Dr Muh Nur Sadik, MPM dan Rektor IBI-K57 Dr Haswan Yunaz, MM.MSi.
Ilham Habibie menjelaskan diskusi yang digelar berkala oleh FDN ini menjadi bagian dari proses demokrasi untuk membuka peluang bagi masyarakat dalam memahami apa yang menjadi program dari masing-masing calon presiden dan wakil presiden dan memberikan harapan ke depan bagi Indonesia yang lebih baik lagi dan berkorelasi bagi kesejahteraan rakyat serta kemakmuran bangsa.
"Kita semua memiliki dasar yang sama, ingin menjunjung tinggi sistem demokrasi Indonesia dan menjadikan sistem bernegara sesuai konstitusi untuk dapat dikembangkan lebih maju untuk masa depan Indonesia yang bermartabat dan berkeadilan," kata Ilham kepada media.
Ia juga meyakini, bahwa pemilu kali ini akan berjalan baik dan mampu menghasilkan pemimpin yang baik untuk lima tahun yang akan datang dengan mendasarkan kepada penghargaan kepada nilai-nilai demokrasi dan menjunjung tinggi hak asasi rakyat untuk memilih wakil rakyatnya dan presiden bersama wakil presiden yang mereka kehendaki.
Co-Capten Tim Paslon 01 Anies-Muhaimin (Amin) Sudirman Said menyatakan sangat berterima kasih atas digelarnya diskusi mendalam, yang menghadirkan para wakil Paslon, profesor hingga para pengamat.
"Yang menarik, dari diskusi ini adalah ada benang merah tentang betapa pentingnya kita mengembalikan aspek moral, aspek etik, aspek kepatuhan, dan kepatutan dari demokrasi yang telah kita pilih ini. Karena itu semua yang menjaga kekuatan atau fondasi bangsa ini untuk terus menatap masa depan yang lebih baik," ungkap Sudirman Said.
Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla ini mengingatkan bahwa dalam alinea ketiga konstitusi Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945 tertulis, "Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorong oleh keinginan luhur" merupakan indikator bahwa Indonesia ini dibangun oleh aspek religius dan aspek etik.
"Karena itu, kami menekankan pentingnya untuk kembali pada aspek tesebut. Dan semua Paslon pastinya semestinya harus sepakat tentang hal ini. Setelah pelaksanaan pemilu nanti, kita semua akan duduk bersama, bersinergi dalam menjalankan perannya masing-masing," tandasnya.
Bagi pemenang pemilu, lanjut Sudirman, akan menjalankan roda pemerintahan dan yang kalah akan menjadi kekuatan penyeimbang, sebagai pengontrol politik agar terjadi check and balances terhadap kekuasaan yang dimiliki pemenang pemilu sehingga pelayanan kepada rakyat menjadi berkualitas.
"Resources-nya bisa berbagi. Tetapi yang penting adalah kita ikuti semua dengan niat baik, pemilu berjalan dengan baik, dengan fair, hasilnya kredibel dan bermartabat," jelasnya.
Sudirman Said juga mengingatkan bahwa untuk membangun bangsa ini dibutuhkan semua komponen bangsa berkontribusi dengan menjalankan fungsi dan peran masing-masing.
"Membangun bangsa ini kan tidak cukup presiden dan wakil presiden saja. Tidak cukup hanya kabinet yang berada di pemerintahan. Tetapi seluruh komponen bangsa berkewajiban membangun bangsa besar ini. Semua potensi yang kita punya, harus kita konsolidasikan. Dalam demokrasi, pemenang akan menjalankan pengelolaan pemerintahan dan yang kalah akan menjadi penyeimbang, dalam fungsinya sebagai check and balances," tandasl berpihak apalagi menjadi afiliasi dari Paslon mana pun.
"Menurut kami bahwa sikap guru besar perguruan tinggi tersebut harus menjadi pemicu dan pemacu semua pihak, terutama bagi pemerintah dan pimpinan tertinggi negara ini melaksanakan proses demokrasi sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Apa yang disampaikan para akademisi dan mahasiswa menjadi masukan berharga bagi kita yang menghormati demokratisasi berjalan sesuai dengan relnya," urai Siroj.
Dia mengharapkan tidak ada benturan yang terlalu kencang dalam proses pemilu ini sehingga tidak mengorbankan rakyat.
"Seperti pesan para guru besar, intelektual, para ahli filsafat, yang lebih dominan kepada pendekatan moral, etik, normatif, yang mungkin rasanya agak beda tiap orang. Tapi kalau yang protes sudah highness, orang-orang yang punya gelar, orang-orang yang ada di kampus, ya saya setuju harus diperhatikan," ucapnya.
Ia juga mengharapkan selama proses pemilu ini tidak ada fitnah dan konflik yang berlebih-lebihan, seperti saat kejadian tahun 1966 atau 1998 yang beresiko kepada kerusuhan masal yang justru merugikan bagi bangsa Indonesia.
"Kalau saling sindir itu biasa, namanya kontestasi. Dari semua pemilihan presiden yang benar-benar mulus itu hanya tiga atau empat. Kami mengimbau semua pihak untuk saling menahan diri. Jangan pula melakukan hal seperti isu pemakzulan yang dikapitalisasi. Bukannya mendapatkan manfaat tapi justru yang didapat hanya mudhorotnya saja," tegas Siroj.
Ia buru-buru mengingatkan semua pihak untuk tidak bermanuver politik sesaat dan sesat yang bertujuan menurunkan Presiden Joko Widodo dengan cara-cara inkonstitusional.
Baca Juga: Baksos Yayasan IPO, Perpaduan Pembagian Paket Sembako dan Sosialisasi Pesta Demokrasi 2024 Damai
Siroj menegaskan "pasukan tempur" Prabowo akan turun jika memang yang didorong adalah sengaja melengserkan Presiden Jokowi.
"Kalau hanya menasehati, kami dari 02 juga ingin presiden itu netral, independen, dan untuk kepentingan bangsa yang lebih utama. Ini juga jadi pesen buat media. Jangan lah ikut ngompor-ngomporin, nggak bagus lah begitu. Cari lah yang lucu, gemoy, gembira-gembira aja. Walau faktanya begitu, cari lah narasi yang tidak begitu," tandasnya.
Momentum Indonesia Emas
Sedangkan Wakil Sekretaris Paslon 03 Heru Dewanto menyatakan visi misi Ganjar-Mahfud adalah menciptakan masyarakat adil dan makmur.
Baca Juga: Lirik Lagu Bagimu Negeri - Lagu Nasional , Padamu Negeri Kami Berjanji, Padamu Negeri Kami Berbakti
"Tujuannya adalah 2045. Jadi para Paslon harus membuat gagasan, program, untuk mencapai tujuan tersebut, dengan segala tantangan yang ada," tegas Heru.
Ia menyatakan yang dibutuhkan dari para Paslon adalah berkompetisi dalam gagasan untuk mencapai tujuan 2045 tersebut.
"Karena itu, sangat penting bagi masyarakat untuk melihat secara menyeluruh, orangnya, gagasannya, rekam jejaknya, dan bagaimana Paslon tersebut dapat men-deliver gagasan atau janji-janjinya," ungkap Heru.
Heru Dewanto yang juga Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia ini juga mengingatkan bahwa upaya mencapai tujuan tersebut ada batasan waktu, yaitu pada tahun 2038, dimana bonus demografi berhenti.
"Waktu yang tersisa 13 tahun, jadi 5 tahun yang pertama sangat menentukan. Pemilu ini menjadi penentuan bagi mimpi kita untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Sehingga, penting untuk memilih pemimpin yang legitimate, kredibel menjadi tujuan bangsa ini," tandasnya.
Politisi yang juga pengusaha ini menegaskan siapapun yang berhasil memenangkan kontestasi 2024, harus mampu menyatukan semua kekuatan nasional.
"Baik itu kekuatan teknologi, teknokrasi, sumber daya manusia, dan sumber daya alam, dari semua kubu. Karena yang dibutuhkan adalah konsolidasi semua kekuatan yang ada untuk mencapai tujuan," ucap eks Ketua Umum Pengurus Pusat PII ini.
Direktur Eksekutif FDN Justino Djogo mengingatkan bahwa kontestasi Pilpres adalah perwujudan demokrasi untuk memilih pemimpin nasional yang terbaik dengan cara kompetisi sebagai bagian dari proses seleksi nasional. Namun mesti tetap dilakukan dalam koridor hukum yang berlaku (AG Sofyan)
Pada kesempatan yang sama Direktur Eksekutif FDN Justino Djogo kembali mengingatkan bahwa kontestasi Pilpres adalah perwujudan demokrasi untuk memilih pemimpin nasional yang terbaik.
Sehingga adanya kompetisi adalah hal yang wajar sebagai bagian dari proses seleksi nasional. Namun mesti tetap dilakukan dalam koridor hukum yang berlaku.
"Bahwa munculnya distorsi disebabkan oleh pelanggaran hukum dalam kompetisi dan bahkan mengabaikan etika ini juga harus menjadi kritisi semua anak bangsa agar para Paslon dan partai pendukungnya tidak meninggalkan semangat yang fair dan fairness dalam sebuah kompetisi," jelas politisi Golkar yang kini juga running sebagai Caleg DPR RI Dapil Jateng V (Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Boyolali, Klaten)
"Dan ketika sudah muncul pemenangnya, mari kita harus mau bahu membahu membangun negeri ini dengan cita rasa kebersamaan, kerja sama, toleran, gotong royong, sebagai pengejawantahan bangsa Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur," pungkas Pengurus PPK Kosgoro 1957 ini. ***