: Hak Angket harus segera dilaksanakan oleh DPR RI, agar masyarakat tidak bertanya tanya lagi tentang suatu kebenaran.
Adanya dugaan kecurangan secara Terstruktur, Sistematis dan Masiv (TSM) oleh Paslon 02, Sekretaris Jenderal Bintang Mercy Perubahan (BMP) M Hasyim Husein mengingatkan para Ketua Partai Politik, PDIP, Nasdem, PKB, serta PKS agar menyatukan langkah dan segera mengeluarkan instruksi partai kepada anggotanya di parlemen untuk menggelar Hak Angket dan Pansus Pemilu 2024.
"Bangsa Indonesia sudah sangat dewasa dalam berpolitik. Sehingga, jika disajikan informasi yang membingungkan, mereka akan berusaha mencari solusi terbaik untuk memecahkan masalah, salah satunya Hak Angket untuk dugaan adanya kecurangan di pemilu," tutur Hasyim, di Jakarta, Selasa (27/2/2024).
Dia menilai, memang tidak bisa disangkal, belakangan ini gejolak akibat adanya dugaan kecurangan pada Pemilu 2024 menyita perhatian publik yang diombang ambing dengan pernyataan para elite Paslon Presiden - Wakil Presiden yang sama-sama mengklaim kebenaran pihaknya.
Hal ini, lanjutnya, sangat mengganggu alam pikir publik, yang bertanya-tanya tentang semua informasi yang diterima.
Hasyim menuturkan, elite Paslon nomor 02 mengatakan tidak ada kecurangan dalam Pemilu 2024 dibuktikan dengan data yang menurut mereka akurat dan valid.
Baca Juga: 44 Petugas Pemilu 2024 Meninggal dan Kecelakaan Kerja, Ahli Waris Peroleh Santunan BPJamsostek
Di pihak lain, elite dari Paslon 01 dan 03 yang merasa dirugikan pun tampil dengan data yang valid dan tak terbantahkan terkait kecurangan yang dilakukan Paslon 02.
Oleh sebab itu, M Hasyim Husein menyatakan sepakat jika DPR RI segera melaksanakan Hak Angket, agar masyarakat tidak bertanya tanya lagi tentang suatu kebenaran.
"Dan kepada pihak yang tidak menginginkan adanya Hak Angket jangan menciptakan suasana yang tidak kondusif. Sehingga, merugikan masyarakat. Bersikap dewasalah, jangan takut kalau tidak salah," tutur Hasyim.
Seperti diketahui, Hak Angket adalah langkah konstitusional yang dimiliki oleh setiap anggota DPR RI. Melalui Hak Angket, DPR bisa memanggil semua pemangku kepentingan.
Untuk dimintai keterangan terkait pelaksanaan Pemilu yang disinyalir sarat dengan kecurangan guna memenangkan Paslon tertentu, yang besar dugaan di dukung oleh pengelola negara mulai dari Presiden sampai tingkat Kepala Desa.
Jadi, tidak ada kata lain selain Hak Angket dan Pansus DPR harus segera digelar sebelum hasil pemungutan suara yang sarat dengan dugaan kecurangan segera dilaksanakan.
Bintang Mercy Perubahan mendesak keempat partai politik yang dikomandoi oleh PDIP untuk menggelar Hak Angket dan Pansus DPR RI.***