: Wakil Ketua Umum Partai Golkar Firman Soebagyo meminta Ketua Dewan Etik memproses dugaan pelanggaran kader yang menghembuskan wacana musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Partai Golkar.
Firman menyebut ada dugaan kader senior tersebut tidak menjalankan dan mengamankan keputusan tertinggi Munas 2019.
Dia menilai munaslub yang diwacanakan sekelompok orang merupakan gagasan keblinger dan menyesatkan untuk seluruh kader partai berlambang Pohon Beringin.
Baca Juga: Firman Soebagyo Sebut Top Legislator Award Karya Positif bagi Perkembangan Dunia Legislatif
"Kami mendesak agar Ketua Dewan Etik Partai Golkar segera mengambil langkah tegas memberikan peringatan keras kepada kader-kader tersebut,” tegas Firman kepada , Sabtu (15/7/2023).
Firman mengingatkan ada konsekuensi atas pelanggaran kader akibat tidak mengamankan dan menjalankan keputusan partai yang konstitusional tersebut.
Politisi Senior Golkar Jawa Tengah ini lalu mencontohkan ada preseden buruk yang menimpa kader Golkar pada Pemilu 2004 lalu.
“Ada kader yang dipecat dari keanggotaan partai karena menentang dan melawan keputusan DPP Partai Golkar saat itu. Dan saya kira hal ini bukan main-main. Partai Golkar tetap menjunjung tinggi azas PDLT (prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela). Kami ingin mengingatkan semua jajaran kader harus menyadari konsekuensi akibat perbuatan dan tindakan yang sangat tidak produktif ini,” tegas Legislator Senayan 4 periode ini.
Firman yang juga Wakil Ketua Umum Depinas Soksi ini menjelaskan, Munas 2019 telah memberikan mandat penuh kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk menentukan sikap politik dan membuat keputusan terbaik dalam pencalonan presiden dan wakil presiden. Keputusan Munas 2019 itu diperkuat dengan hasil keputusan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di tahun 2023 lalu.
Menurut Firman, seluruh kader Golkar seharusnya mengawal dan mengamankan keputusan itu. Yakni, berpegang teguh pada keputusan bahwa Airlangga Hartarto adalah calon presiden dari Partai Golkar.
Firman mengaku heran jika ada pihak yang mengeklaim sebagai kader senior Golkar tidak memahami aturan dan mekanisme organisasi.
Anggota DPR Fraksi Partai Golkar dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jateng III ini menilai, pernyataan dari salah satu kader senior tersebut justru memunculkan kegaduhan di internal partai.
Firman menegaskan, pernyataan itu ditentang seluruh pimpinan daerai Partai Golkar di seluruh Indonesia karena sangat provokatif dan berpotensi merusak soliditas partai menjelang Pemilu 2024.
“Kok masih ada kader yang mengklaim sebagai kader senior tetapi tidak paham aturan dan mekanisme organisasi. Mereka
"menari di atas genderang orang lain". Padahal mereka-mereka itulah yang ingin menghancurkan Golkar dari dalam,” beber Firman.
Baca Juga: Lirik Lagu Mendung Tanpo Udan Ndarboy Genk
Wakil Rakyat DPR RI mewakili Kabupaten Grobogan, Blora, Pati, dan Rembang ini menambahkan, DPP Golkar masih berpegang teguh pada kesimpulan yang disampaikan Ketua Dewan Pakar Agung Laksono bahwa rekomendasi yang dihasilkan dari Rapat Pleno tidak merekomendasikan desakan munaslub.
Firman justru mencurigai ada "penumpang gelap" dalam kemunculan gagasan munaslub oleh pihak yang mengatasnamakan anggota Dewan Pakar Partai Golkar.
“Bagi yang kebelet ingin jadi Ketum Partai Golkar bersabar untuk mengikuti mekanisme partai yang sudah ada dan ini harus kita tegakkan dan kita hormati,” tegas Firman yang juga Anggota Baleg DPR RI ini. ***