: Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila (MPW-PP) Provinsi DKI Jakarta menggelar seminar bertajuk ”Tantangan Politik Indonesia di Masa Depan”.
Diskusi diinisiasi oleh Bidang Pendidikan Sumber daya Manusia, Pariwisata dan Seni Budaya MPW PP DKI, berlangsung di Grand Kemang Hotel, Jakarta, Sabtu (12/8/2023).
Diskusi ini digelar dalam rangkaian menyambut peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-78 dan juga sebagai salah satu bentuk sumbangsih dan pengabdian kepada bangsa yang menghadirkan pembicara utama DR Wahyu Prasetyawan, dosen Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Baca Juga: Menaker Lepas Peserta Fun Bike dan Fun Walk HUT ke-76 Kemnaker
Acara dibuka oleh Ketua MPW PP DKI Jakarta Ilyas Abdullah dan dihadiri oleh Ahmad Ridwan desk Pemilu 2024 MPN PP, Sekretaris MPO MPW Ali Umar, wakil Ketua, Ketua/Sekretaris Bidang, Ketua Badan dan Lembaga PP, Caleg dan anggota serta kader-kader yang berada di wilayah DKI Jakarta.
Ketua MPW PP DKI Jakarta Ilyas Abdullah dalam arahannya mengatakan, politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggara publik, pemerintah dan negara.
“Semoga seminar ini memberikan manfaat pendidikan politik bagi masyarakat, khusus para Caleg dari MPW DKI, karena pendidikan politik bagi masyarakat sangatlah penting, selain untuk mengubah pola pikir, juga untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Terlebih menjelang pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang,” ujar Ayas Abdullah.
“Mari sama-sama kita serap apa yang dipaparkan oleh Prof. Wahyu, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua,” tambahnya.
Dalam paparannya Profesor Wahyu menjelaskan perrkembangan dari politik identitas ke arah Populisme sangat bergantung pada bagaimana pemerintah mengelola pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia sendiri, pertumbuhan ekonomi sejak 2014 hingga 2017 mengalami peningkatan dari 5 persen menjadi 5,2 persen. Meski ada pertumbuhan, kondisi ini disebut masih terbilang tidak terlalu baik.
Kesenjangan ekonomi rakyat pada level akar rumput juga masih perlu diperhatikan. Mereka masih bergelut dengan persoalan pengangguran, pendapatan rendah, daya beli rendah, dan buruknya pelayanan publik.
Kemudian peran media sosial yang digunakan sebagai saluran informasi alternatif dan disinformasi. Media sosial terbukti menjadi ruang publik alternatif bagi media arus utama.
“Demokrasi yang sehat memerlukan ruang publik, termasuk yang digital, sebagai saluran informasi yang setara dan tidak dimonopoli oleh satu pihak tertentu,” papar Wahyu yang juga visiting assistant professor di Graduate National Institute for Policy Studies (GRIPS), Tokyo, Jepang.
Ketua Bidang Pendidikan Sumber Daya Manusia, Pariwisata dan Seni Budaya MPW PP Denny Wardhana dalam laporannya mengatakan, acara ini digelar untuk pembekalan pengetahuan politik bakal calon anggota legislatif yang juga anggota Pemuda Pancasila DKI Jakarta.
“Ini sekedar pengetahuan politik, yang dapat MPW berikan kepada bacaleg PP. Sebelumnya ada permintaan dari teman-teman bacaleg, nah kita penuhi dengan menghadirkan pakar ekonomi politik dari UIN. Setelah acara ini kita akan ada pembekalan lebih lanjut dari pengurus pusat,” ungkap Denny.