: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi diusung Partai Nasdem sebagai bakal calon presiden (Bacapres) 2024.
Namun, pencapresan Anies ini disinyalir tidak akan berjalan mulus karena ada pemberitaan sebuah media yang bertajuk "Manufer Firli Menjegal Anies".
"Tentu, relawan Anies merasa tidak nyaman dengan pemberitaan itu. Karena, kebenaran berita tersebut masih diragukan, dan harus diuji agar lebih valid," ujar Ketua Aliansi Masyarakat Jakarta (Amarta) M Rico Sinaga di Jakarta, Senin (3/10/2022).
Baca Juga: Nasdem Tetapkan Dukung Anies di Pilpres 2024, Surya Paloh: Mulai Sekarang Kita Harus Siap Hadapi Serangan
Untuk itu, Rico yang juga loyalis Anies Baswedan mendesak Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri untuk menyomasi media tersebut agar dugaan pemberitaan itu lebih transparan.
Dia menilai, rekayasa kasus kriminal yang diberitakan media itu akan menganggu pencalonan Anies Baswedan menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Pak Firli dan KPK sebaiknya mensomasi media itu. Gugat kalau perlu. Bisa melaporkan ke Dewan Pers atau jalur hukum lainnya agar pemberitaan itu terang benderang. Benar nggak apa yang disampaikan dalam berita ini," katanya.
Baca Juga: Anies Baswedan Jajaki Kerja Sama Bangun MRT Fase 3 Dengan Perusahaan Perkeretaapian Inggris
Menurutnya, Anies Baswedan telah beberapa kali dipanggil KPK untuk memenuhi undangan klarifikasi.
Jika dipastikan tidak menemukan bukti-bukti yang cukup, sebaiknya KPK segera menghentikan pemanggilan kepada Anies Baswedan.
Pada 1 Oktober 2022 kemarin, media itu mengulas manuver Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri untuk menjegal Anies Baswedan.
Dalam ulasan itu, mendapatkan keterangan dari salah satu penyidik KPK untuk menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka sebelum partai politik mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Calon Presiden 2024.
Baca Juga: Puji Kinerja Baznas (Bazis), Anies Baswedan Serahkan Muzakki Istimewa Award Kepada Para Pejabat Pemprov DKI
Sontak, pemberitaan ini menjadi perbincangan hangat di jagat media sosial. Tagar #SaveAniesBaswedan pun moreket.
Sebelumnya, secara terpisah, juru bicara KPK, Ali Fikri menyayangkan adanya opini yang menyebut Pimpinan KPK memaksakan penanganan perkara Formula E ini.
KPK juga sangat menyayangkan, proses penanganan perkara Formula E yang telah taat azas dan prosedur hukum ini justru kemudian diseret-seret dalam kepentingan politik oleh pihak-pihak tertentu.
Dia memastikan, KPK akan terus konsisten dan berkomitmen untuk menangani setiap perkara dugaan TPK sesuai tugas, kewenangan, dan UU yang berlaku.
Dia juga mengajak masyarakat untuk terus mengawasi proses penanganan kasus ajang balap mobil bertenaga listrik itu.
"Sehingga masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh narasi-narasi yang sengaja dihembuskan untuk kepentingan dan agenda di luar konteks penegakan hukum," ucapnya. ***