: Perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu) baru akan dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang. Namun demikian tensi politik telah mulai menggeliat. Dan ada beberapa kandidat calon legislatif, calon Presiden dan calon kepala-kepala daerah mulai turun gelanggang sosialisasi.
Menyikapi fenomena tersebut, Himpunan Masyarakat Lombok (Himalo) Jakarta, memberikan padangan terkait situasi politik terkini, terutama dalam memilih calon legislator dan suksesi kepemimpinan berikutnya.
Himalo berharap Presiden dan DPR/DPD RI ke depan memiliki perhatian terhadap NTB, seperti yang telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo.
Baca Juga: Presiden Jokowi Opimis Ekonomi Jakarta Terus Tumbuh
“Pak Jokowi memberikan perhatian yang luar biasa kepada NTB, beberapa Proyek Strategis Nasional telah diadakan di NTB bahkan tidak cuma itu event-event internasional pun diadakan,” ungkap Ketua bidang Sosial politik Himalo Dwi Hidayat, kepada media ini, Senin (2/1/2023).
Baca Juga: Kunker ke Bima, Presiden Jokowi Disambut Tari Tradisonal Mbojo
Warga NTB disarankan memilih calon Presiden yang memiliki komitmen melanjutkan pembangunan yang ada.
Begitu juga dengan memilih para wakil sebagai legislator, baik DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, dan DPR-RI. Himalo juga menyarankan untuk memilih para legislator berdasarkan kualitas, kapabilitas, dan kapasitas calon.
“Saya rasa pemilih kita di NTB, sudah mulai dewasa dalam memilih para legislatornya, baik di tingkat Kabupaten, Provinsi, maupun Pusat. Tapi tidak ada salahnya juga, kita menyarankan agar masyarakat berhati-hati memilih para calon legislatornya, baik dari segi kualitas, kapabilitas, dan kapasitas,” ujar Dwi.
Himalo juga mengimbau masyarakat tidak terjebak dalam ujaran-ujaran kebencian dan hoax yang mengandung Sara (suku, agama, ras, dan antar golongan).
“Hadirnya media sosial ditengah kehidupan kita, sangat rentan dengan serangan ujaran kebencian dan hoax. Kami mengimbau masyarakat agar tidak terpengaruh oleh konten negatif media sosial,” tambah Direktur Lembaga Wacana NTB itu.
“Oleh sebab, itu pemerintah melalui lembaga penyelenggara KPU dan Bawaslu untuk secara masif menggalakkan pendidikan litrerasi digital,” tutupnya. ***