: Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar, Airlangga Hartarto, menanggapi wacana mekanisme pemilihan gubernur dilakukan melalui penunjukkan pemerintah pusat, yang dilontarkan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo (Bamsoet).
Menurut Airlangga, sebagai partai politik, Partai Golkar akan mengikuti penyelenggara Pemilu, dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Karena KPU itu adalah produk Undang-Undang dan Undang-Undang itu yang membuat adalah DPR dan pemerintah," jelas Airlangga Hartarto yang juga Menko Bidang Perekonomian itu usai bertemu dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di Loji Gandrung, Kota Solo, Senin (6/2/2023).
Baca Juga: Usai Prabowo, Giliran Ketum Partai Golkar Bertemu Gibran di Solo
Sedangkan DPR adalah perwakilan dari partai politik. Saat disinggung apakah denganb mekanisme penunjukkan oleh pemerintah tersebut akan merugikan parpol, Airlangga mengatakan politik bukan mengenai untung dan rugi.
"Politik bukan untung dan rugi, yang untung an rugi itu kalau kita beli di warung. Politik bukan itu," katanya.
Sementara itu, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengatakan sistem saat ini lebih gayeng.
"Seperti sekarang saja lah, lebih gayeng seperti ini," ujar Gibran.
Disinggung jika melalui Pemilu, anggaran yang dibutuhkan lebih besar, Gibran mengatakan yang lebih penting adalah warga harus berpartisipasi.
Sebelumnya, Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan pihaknya sepakat jika gubernur ditunjuk pemerintah pusat. Pendapat tersebut sudah melalui kajian yang cukup lama.
Baca Juga: Pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi Tahap I Sepanjang 49,68 Dimulai
"Sedangkan yang dipilih langsung oleh rakyat adalah bupati dan wali kota," kata Bamsoet. ***