: Indonesia tinggal menunggu waktu saja untuk bergabung menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi internasional yang beranggotakan lebih dari 30 negara.
Hal ini tercermin dari penghargaan terhadap delegasi Indonesia yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Pelaksana Tim Nasional OECD, selama berlangsungnya Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) OECD di Paris, Prancis, 2 – 3 Mei 2024.
Dukungan terus mengalir dari beberapa negara terhadap Indonesia untuk bergabung di OECD yang diungkapkan secara langsung dalam pertemuan bilateral dengan Menko Airlangga.
Menurut Menko Airlangga, negara anggota OECD mengakui leadership yang ditunjukkan Indonesia di ASEAN dan selama gelaran G20 kemarin.
Menko Airlangga menambahkan, negara anggota OECD juga melihat Indonesia menjadi salah satu negara yang maju dalam sektor digital.
Yang lebih membanggakan lagi, Indonesia mendapat kesempatan pertama berbicara menyampaikan pandangannya pada PTM OECD.
Sebagai pembicara mewakili Indonesia, Menko Airlangga menyampaikan tiga isu penting dalam pidatonya di depan seluruh menteri negara anggota OECD.
Pertama terkait sustainable agenda atau pembangunan berkelanjutan.
"Kita bicara terkait dengan pembangunan berkelanjutan, dan juga terkait dengan program-program Indonesia yang terkait dengan lingkungan, terkait dengan transisi energi, dan terkait dengan capaian indonesia kedepan untuk membangun ekonomi yang ramah terhadap lingkungan," tutur Airlangga dalam keterangan resmi, Sabtu (4/5/2024).
Isu kedua yang dikemukakan Indonesia di hadapan para anggota OECD yakni, pandangan Indonesia terkait dengan Artificial Inteligence (AI) atau kecerdasan buatan. Airlangga mengaku Indonesia diminta pandangannya terkait AI oleh OECD. Dalam pandangannya, Indonesia menegaskan perlunya AI yang bertanggungjawab dan mendukung Hiroshima Initiatif yang dilakukan Pemerintah Jepang.
"Kita melihat OECD akan segera membuat regulasi terkait AI, dan juga mitigasi terhadap dampaknya, baik terhadap publik, pemerintah, maupun stakeholders," ujar Airlangga.
Dia menambahkan, isu ketiga yang disampaikan Indonesia di depan negara-negara anggota OECD yakni terkait freeflow data dengan trust. Terkait isu ini, OECD meminta Indonesia menyampaikan tanggapan pertama soal apa yang sudah dilakukan Indonesia dan ASEAN.
Airlangga mengatakan, dalam pidatonya, pimpinan sidang OECD yang juga Menteri Transformasi Digital Jepang Taro Kono menyebut OECD harus belajar dari Indonesia dan Jepang terkait dengan isu ini.
"ASEAN sudah maju selangkah lebih depan, dengan digital framework agreement yang sudah di-launch oleh Indonesia. Dan di dalam itu termasuk interoperability daripada data, kemudian, cross borders data dengan trustworthy, dan yang ketiga bahkan kita sudah move beyond dengan data tersebut. Sudah melakukan local currency seatlement dengan payment sistem di lima negara ASEAN. Dan dari situ mereka ingin belajar dari negara-negara ASEAN," tegas Menko Airlangga yang Ketua Umum Partai Golkar itu.