: Road show Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 di Pulau Sumbawa terus berlanjut. Setelah sebelumnya singgah di Kabupaten Sumbawa Barat atau Bumi 'Pariri Lema Bariri' dan Kabupaten Dompu, kali ini, skuad Mi6 singgah di Kabupaten Bima.
Di Bima, Mi6 mengumpulkan puluhan Pedagang Kaki Lima (PK) di bawah naungan Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Kabupaten Bima dan Kota Bima. Skuad Mi6 dipimpin langsung oleh Direktur Mi6 Bambang Mei Finarwanto.
Bambang Mei didampingi langsung oleh Ketua APKLI Provinsi NTB Abdul Majid. Tampak hadir juga Ketua Ansor kota Bima, Rafik, Ketua Ansor Kabupaten Bima, Kurniawan dan sejumlah aktivis PMII dan Kopri Bima.
Di Bima, tepatnya di Kompleks Pantai Lawalata, Mi6 bersama APKLI NTB mengumpulkan puluhan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada di Kota Bima dan Kabupaten Bima pada Selasa (25/6/2024). Pertemuan yang dilakukan di lapak PKL pinggir pantai menambah semarak suasana.
Baca Juga: PKL Sumbawa Barat Siap Dukung Paslon yang Pro-PKL di Pilgub NTB 2024, Minta Rekomendasi Mi6
Direktur Mi6 Bambang Mei Finarwanto menerangkan, bahwa agenda yang dilakukan Mi6 semata-mata untuk mendengar dari lebih dekat suara dari para PKL. Menurutnya, PKL merupakan eksponen atau kelompok profesi yang perlu diperhatian lebih oleh pemerintah.
Baca Juga: Sejumlah Pihak Minta Pemprov DKI Tertibkan PKL Penyerobot Trotoar dan Pengendara Motor Lawan Arah
PKL merupakan kelompok 'rentan' penyangga ekonomi keluarga. Selain itu, pria yang beken disapa Didu itu memandang bahwa laju dan gerak perekonomian masyarakat paling bawah dapat dilihat salah satunya dari kesejahteraan para PKL.
Baca Juga: Pemkot Bandung Segera Tata Parkir dan PKL Pasar Kordon
"Kami dari Mi6 ingin turun langsung, berdialog dengan teman-teman PKL. Kami tidak ingin memperoleh informasi yang kurang tepat. Kami ingin melihat dan merasakan langsung bagaimana kondisi real dari masyarakat. Selain itu, acara ini kan juga bisa menjadi ajang silaturrahim antara Mi6 dengan teman-teman PKL di Bima," kata Didu.
Mantan Eksekutif Daerah (ED) Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) NTB itu melihat, kondisi dan penataan para PKL di Bima cukup tertata, baik yang ada di pusat kota maupun sepanjang bibir pantai. Nantinya, aspirasi dan harapan dari para PKL akan pihaknya tuangkan dalam bentuk aspirasi tertulis untuk kemudian disampaikan kepada para calon kepala daerah yang akan berlaga di Pemilihan Gubernur (Pilgub) NTB 2024, khususnya kepada Rohmi Firin karena lebih memiliki kepedulian dan keberpihakan kepada PKL.