: Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki meluncurkan program New PLUT ((Pusat Layanan Usaha Terpadu).
Melalui New PLUT, pemerintah mengembangkan koperasi dan UMKM, serta menciptakan entrepreneur produktif.
Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) yakin melalui jurus baru ini mampu mengakselerasi pelaku UMKM naik kelas.
MenKopUKM Teten Masduki, menyampaikan redesain PLUT menjadi New PLUT merupakan implementasi dari PP 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Pembaharuan PLUT ini menjadi tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengevaluasi seluruh kebijakan di KemenkopUKM terkait upaya meningkatkan jumlah entrepreneur dan mendorong UMKM naik kelas.
"Dengan program baru yang sudah didesain tersebut, diyakini New PLUT akan mampu mengakselerasi jumlah pelaku usaha mikro untuk naik kelas menjadi usaha menengah dan besar," kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam peluncuran New PLUT di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Rabu (26/1/2022).
Menteri Teten menjelaskan, saat ini struktur ekonomi Indonesia masih didominasi oleh usaha mikro. Tercatat jumlah pelaku usaha mikro di Indonesia mencapai 99,6 persen. Pemerintah terus berupaya keras untuk mengurangi jumlah pelaku usaha mikro dari informal menjadi formal. Oleh karenanya, ia mendorong program-program pelatihan yang sifatnya konvensional harus ditinggalkan.
"New PLUT dapat menjadi solusi bagi penyediaan program unggulan bagi pelaku usaha, karena di dalamnya terdapat inkubasi, konsultasi, bussiness matching hingga showcase bagi produk UMKM atau enterpreneur baru," ujarnya.
Menteri Teten menambahkan, pendekatan melalui model inkubasi diharapkan mampu melahirkan enterprenuer baru yang berkualitas. Ia menegaskan, Pemerintah perlu melahirkan the future SME yang mampu bersaing baik di pasar domestik maupun pasar global.
Untuk dapat bersaing, lanjut Menteri Teten, entrepreneur produktif harus diciptakan. Pemerintah menargetkan jumlah rasio kewirausahaan mencapai 3,95 persen persen di tahun 2024, dimana saat ini yang baru mencapai 3,55 persen dari total penduduk Indonesia. Untuk mencapai target itu maka telah terbit Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan yang resmi berlaku pada 3 Januari 2022 lalu.
"Baru keluar Perpres Kewirausahaan, dan di Perpres itu targetnya mencetak enterpreur baru dengan pendekatan inkubasi. Meski kita ada 64 juta pelaku UMKM tapi yang masuk ketegori entrepreneur baru 3,55 persen," sambung Menteri Teten.
Dijelaskan Menteri Teten, dengan terbitnya Perpres tersebut akan menjadi terobosan untuk melakukan percepatan per tumbuhan dan rasio kewirausahaan di Indonesia. Perpres ini menjadi rujukan Kementerian/ Lembaga dan kepala daerah untuk menyusun program strategis terkait entrepreneur.
Diakui Menteri Teten, rasio kewirausahaan Indonesia masih kalah jika dibandingkan dengan negara tetangga yang sudah mencapai 10 - 11 persen dari jumlah penduduknya. Bahkan, di Singapura rasio kewirausahaan sudah mencapai 8,5 persen dari total penduduknya.