: Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajarannya mengintensifkan program perlindungan masyarakat sekaligus memantau perkembangan harga komoditas global.
Situasi geopolitik dunia yang meningkat akibat konflik Rusia-Ukraina, memperburuk tekanan inflasi dan berakibat harga komoditas dunia melonjak, terutama energi dan pangan yang juga berdampak pada perekonomian di Tanah Air.
Demikian diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga Hartarto dalam keterangan pers bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4/2022).
Baca Juga: BPJS Ketenagakerjaan Dan Pengawas Ketenagakerjaan Datangi Perusahaan Menunggak Iuran Di Banyuwangi
Sebagaimana diketahui, berbagai harga komuditas dunia mengalami kenaikan signifikan sebagai dampak perang Rusia-Ukraina. Selain gas alam, batubara juga naik di angka 258 dolar AS, minyak 100 dolar AS, CPU 1.500 dolar AS, gandum 1.000 dolar AS.
Padahal Rusia adalah produsen gandum dan minyak nabati yang besar. Dampak perang dengan Ukraina yang berimbas pada sanksi ekonomi dunia kepada Rusia berdampak pada kenaikan food price FAO yang meningkat secara global di angka indeks 140 dan indeks komuditas vegetable oil juga meningkat di angka lebih dari 200.
"Indonesia ada dua akibat, satu terkait dengan penerimaan ekspor tentu akan ada kenaikan tetapi juga ada transmisi (akibat) di dalam negeri yang tidak bisa seluruhnya ditransmisikan ke masyarakat. Oleh karena itu, tadi arahan Bapak Presiden bahwa perlindungan sosial perlu terus dipertebal,” ujar Menko Ekon dalam tayangan di YouTube Sekretariat Presiden.
Baca Juga: Prudential Luncurkan Prudential Syariah, Siap Dukung Akselerasi Ekonomi Syariah Indonesia
Sebelumnya, Presiden Jokowi telah mengumumkan kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng yang diberikan kepada 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta 2,5 juta PKL yang berjualan makanan gorengan. Bantuan diberikan untuk tiga bulan dengan besaran sebesar Rp100 ribu setiap bulannya dan dibayar di muka pada bulan April. Selain itu, Bantuan PKH dan Kartu Sembako serta BLT Desa juga terus digulirkan pemerintah.
“Program baru yang diarahkan Bapak Presiden, yaitu bantuan subsidi upah (BSU) untuk (pekerja dengan) gaji yang di bawah Rp3,5 juta. Besarnya Rp1 juta per penerima dan sasarannya 8,8 juta pekerja, dan kebutuhan anggaran Rp8,8 triliun,” ungkap Airlangga.
Selain itu, direncanakan juga pemberian Bantuan Produksi Usaha Mikro (BPUM) sebesar Rp600 ribu per penerima yang diberikan kepada usaha mikro nonpenerima Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan (BT-PKLWN).
Baca Juga: DKI Raih Sakip A, Hasil Penerjemahan Program Dan Kolaborasi
“Nanti akan juga diagendakan, besarannya Rp600 ribu per penerima. Ini sama dengan PKLWP dan sasarannya 12 jutaan (penerima),” ujarnya.
Perhatikan Harga Pupuk