: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta agar berbagai regulasi terkait Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak segera diselesaikan dan diimplementasikan.
Permintaan Menko Airlangga ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Pembahasan Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku pada Hewan Ternak yang digekar, Minggu (19/6/2022).
"(Hal ini) untuk mencegah makin meluasnya wabah penyakit PMK ini, serta untuk tetap menjaga kualitas hewan ternak Indonesia," kata Menko Airlangga, dikutip dari laman resmi Kemenko Ekonomi.
Baca Juga: Intip Hasil Kamera realme GT NEO 3 Dan GT NEO 3T Yang Ngebut Di Kelas Harganya
PMK sebagai Penyakit Hewan Menular (PHM) strategis, penetapan status Darurat PMK bisa diusulkan dari Bupati/Wali Kota kepada Gubernur lalu kepada Pemerintah Pusat.
Telah diterbitkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 403 dan 404 Tahun 2022 untuk menetapkan di dua provinsi, yakni Aceh dan Jawa Timur.
Pemerintah sendiri saat ini berupaya secepatnya melakukan pengadaan dan distribusi vaksin dalam jumlah besar, dan segera melakukan vaksinasi kepada hewan ternak. “Dengan ini diharapkan herd immunity bisa segera tercapai,” ujar Menko Airlangga.
Baca Juga: Tidak Jaga Kualitas Lingkungan, Pemprov DKI Cabut Izin PT KCN
Vaksinasi PMK perdana dilakukan pada 14 Juni 2022 di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, selanjutnya akan didorong untuk vaksinasi dasar yaitu 2 kali vaksinasi dengan jarak 1 bulan, serta booster vaksin setiap 6 bulan.
Untuk melaksanakan program vaksinasi hewan ternak ini, akan dilakukan oleh sekitar 1.872 tenaga medis dan 4.421 paramedis.
Ke depan ini dibutuhkan sekitar 28 juta Dosis Prioritas Vaksinasi, dan saat ini yang sudah diimpor sebanyak 3 juta dosis, di mana 0,8 juta dosis dalam proses pengadaan pemerintah. Sedangkan yang 2,2 juta dosis sedang proses refocusing untuk pembiayaan anggarannya.
Baca Juga: Spanduk Bertuliskan Puan Bersama Gibran Dari Solo Raya Untuk Indonesia Terpasang Di Solo
Dalam 3 bulan mendatang, pemerintah menargetkan mampu menyediakan vaksin lebih dari 16 juta dosis dari Importir Penyedia Vaksin. Sedangkan, vaksin dalam negeri dari PUSVETMA dan dari produsen vaksin dalam negeri lainnya.
“Pemerintah sedang menyelesaikan pembelian vaksin 3 juta dosis agar bisa segera didistribusikan dan dilakukan vaksinasi pada ternak prioritas," ungkap Airlangga