: Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatatkan realisasi anggaran senilai Rp 32,75 triliun dengan persentase mencapai 98,02 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp 33,41 triliun.
“Persentase penyerapan ini adalah yang tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” kata Menhub Budi Karya Sumadi dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI terkait evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022 dan Program Kerja Tahun 2023 Kemenhub.
Dari tahun ke tahun, persentase realisasi anggaran Kemenhub semakin meningkat. Pada tahun 2019 mencapai 92 persen, tahun 2020 mencapai 95,59 persen, dan tahun 2021 mencapai 97,19 persen.
Dengan capaian ini, Kemenhub berada pada peringkat ke 27 dari 85 Kementerian/Lembaga. Adapun rincian realisasi anggaran Kemenhub tahun 2022 berdasarkan sumber dana adalah: Badan Layanan Umum (BLU) 98,96 persen, Rupiah Murni 98,72 persen, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 98,36 persen, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) 96,84 persen, dan Pinjaman atau Hibah Luar Negeri (PHLN) 93,24 persen.
Baca Juga: Kemenhub Beri Penghargaan ke Pemda Pelaksana DAK Transportasi Perairan
Sedangkan rincian realisasi berdasarkan jenis belanja adalah: belanja pegawai sebesar 97,5 persen atau Rp. 3,75 triliun, untuk belanja barang sebesar 98,9 persen atau Rp 14,12 triliun, dan belanja modal 97,4 persen atau Rp14,88 triliun.
Selain itu, capaian positif yang berhasil diraih Kemenhub pada tahun 2022 yaitu berhasil mencatat realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 9,02 triliun atau lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar Rp 8,6 triliun.
"Ini tercapai berkat kerja sama teman-teman Kemenhub dan juga dukungan dari para anggota Komisi V DPR RI. Oleh karenanya saya ucapkan terima kasih kepada jajaran Komisi V DPR RI yang selama ini sudah mendukung Kemenhub, sehingga bisa mendapatkan pencapaian sebesar 98,02 persen dan bisa memenuhi target PNBP, bahkan melebihi," tutur Menhub.
Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengapresiasi atas capaian realisasi anggaran Kemenhub tahun 2022. “Untuk program di tahun 2022 yang tidak terealisasi, kami meminta Kemenhub untuk menyelesaikan masalah dan kendala teknis yang terjadi sehingga tidak terulang pada tahun anggaran berikutnya,” ujar Lasarus.
Baca Juga: Kemenhub Lepaskan Pelayaran Perdana Trayek Tol Laut T-30 di Surabaya
Selanjutnya, sejumlah rekomendasi yang disampaikan oleh Komisi V DPR RI kepada Kemenhub diantaranya terus meningkatkan sistem monitoring, evaluasi dan koordinasi dalam memaksimalkan pelaksanaan program dan anggaran tahun 2023. Melakukan evaluasi terhadap program subsidi Buy The Service (BTS), meningkatkan pengawasan dan koordinasi lintas sektoral untuk mewujudkan zero Over Dimension and Overload (ODOL) tahun 2023.
Selanjutnya meningkatkan sarana prasarana dan integrasi antarsimpul transportasi, meningkatkan pengawasan dalam menjaga kestabilan harga tiket, memaksimalkan pemanfaatan bandara yang sudah selesai dibangun. Berikutnya mempercepat penyelesaian terhadap ganti rugi kecelakaan transportasi udara.