: Kementerian Perhubungan (Kemenhub) cq Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Laut (Hubla) berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan angkutan laut melalui sinergi dan kolaborasi dengan stakeholder.
Hal itu diisyaratkan saat dilakukan penandatanganan terpadu Perjanjian Kerja sama Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Kapal Perintis, Kapal Barang Tol Laut, Kapal Khusus Angkutan Ternak dan Kapal Rede tahun Anggaran 2023 di kantor Kementerian Perhubungan Jakarta, Rabu (28/12/2022).
Kegiatan penandatanganan terpadu perjanjian kerja sama ini merupakan bentuk kesiapan Ditjen Hubla bersama para stakeholder dalam eksistensi Negara untuk memberikan layanan kepada masyarakat khususnya konektikvitas, mobilitas barang dan orang pada Tahun 2023.
"Secara umum, layanan angkutan laut menentukan konektivitas wilayah khususnya di negara kepulauan seperti Indonesia, sedangkan setiap jenis angkutan laut memiliki penekanan-penekanan harapan atau tujuan dalam pelaksanaannya," ujar Dirjen Hubla, Arif Toha, saat menyaksikan acara penandatanganan terpadu tersebut, Rabu (28/12/2022).
Baca Juga: Kapal Perintis Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi Warga 3 T di Papua Barat
Penandatanganan dihadiri Direktur Utama PT Pelni (Persero) beserta jajaran, Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) berserta jajaran, Direktur Utama PT Djakarta Lloyd (Persero), Direktur Utama PT Luas Line, Direktur Utama PT Sinar Saritama Mandiri serta para KPA dan PPK Pelabuhan Pangkal Kapal Perintis.
Dirjen Arif Toha mengungkapkan pada tahun 2023 mendatang, Kemenhub melalui Ditjen Hubla berencana melaksanakan kegiatan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik kapal perintis sebanyak 116 trayek, penyelenggaraan kapal barang Tol Laut sebanyak 39 trayek, penyelenggaraan kapal khusus angkutan ternak sebanyak enam trayek dan penyelenggaraan kapal rede sebanyak 16 trayek.
Menurut Arif Toha, dengan dilaksanakannya Penandatanganan Terpadu Perjanjian Kerjasama pada hari ini, merupakan suatu langkah yang baik untuk memberikan jaminan bahwa pelayanan publik angkutan laut akan terus berjalan dan tidak ada kekosongan pelayanan.
"Sehingga mobilisasi masyarakat antarpulau, distribusi barang pokok dan penting ke daerah 3TP dan distribusi ternak ke daerah sementara konsumsi dapat tetap berjalan tanpa adanya hambatan khususnya dari ketersediaan sarana angkutan laut," tutur Arif.
Dia juga berpesan kepada semua operator pelaksana pekerjaan untuk bekerja dengan penuh tanggungjawab, memberikan pelayanan yang prima, efektif dan efisien serta tetap mengutamakan keselamatan.
"Saya ingin mengajak semua pihak untuk berkolaborasi untuk mengoptimalkan layanan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik angkutan laut ini," katanya.
Baca Juga: Sorong,Kapal Perintis Dorong Pertumbuhan Ekonomi Antar Pulau