: Kesadaran pentingnya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Banyuwangi terus bertambah. Kali ini giliran 11.498 orang kader Posyandu di Banyuwangi resmi mendapat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Premi iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk 11.498 kader Posyandu dari 2.310 Posyandu itu ditanggung oleh Pemkab Banyuwangi. "Ini merupakan bentuk apresiasi kepada para kader yang terus dan akan mendampingi para balita dan ibu hamil," ujar Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, kemarin
Pihaknya berharap, perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan itu menjadikan para kader Posyandu lebih terpacu untuk bersama Pemkab melakukan penanganan, agar Banyuwangi bisa segera zero stunting.
Baca Juga: Lirik Lagu Kalih Welasku Karya Denny Caknan yang Sedang Viral
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Banyuwangi, Eneng Siti Hasanah memastikan, perlindungan yang diberikan itu bakal menjadikan para kader Posyandu lebih tenang dan nyaman saat menjalankan kewajibannya.
Seperti diketahui para kader Posyandu itu bertugas melakukan monitoring dan evaluasi (monev) intervensi nutrisi pada ibu hamil yang memiliki risiko tinggi, dan bayi dibawah usia 2 tahun. mereka juga bertugas melakukan update secar arteal time hasil monev aplikasi Banyuwangi Tanggap Stunting.
"Sama seperti pekerja yang lain, kader Posyandu juga memiliki resiko kecelakaan kerja dan kematian. Kini mereka dan keluarganya menjadi lebih tenang, karena resiko itu sudah diambil alih oleh BPJS ketenagakerjaan," ujar Eneng Siti Hasanah.
Baca Juga: Lirik Lagu Mangku Buku - Farel Prayoga
Pemkab Banyuwangi sendiri telah mengalokasikan anggaran Rp7 miliar untuk percepatan penurunan stunting tahun 2023. Anggaran tersebut dialokasikan ke 25 kecamatan secara proporsional untuk intervensi nutrisi ke ibu hamil risiko tinggi (bumil risti) dan bayi di bawah dua tahun.
Dalam pelaksanaannya, di setiap kecamatan telah dibentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang diketuai Camat bersama kepala puskesmas, dengan anggota tenaga kesehatan, dan elemen kader. Kecamatan bekerja sama dengan warung atau penjual sayur keliling (mlijoan) untuk menyalurkan makanan bernutrisi, seperti telor, ikan, ayam, daging kepada bayi dan ibu hamil risiko tinggi.
Dalam kesempatan itu, Ipuk juga meminta para camat untuk mengkoordinasikan seluruh pemangku kepentingan di wilayahnya untuk percepatan penanganan stunting."Selain kader, warung, maupun penjual sayur keliling, libatkan juga duta sekolah untuk mencegah terjadinya pernikahan dini. Ingat, stunting juga bisa disebabkan oleh faktor ini," ujarnya.***